BOTTOM-UP DAN SATGAS-PELAJAR (Dominasi Social Promoted dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Tawuran Pelajar di Kota Bogor)

MAULANA ARIEF KUNCORO, Dr. Mada Sukmajati, MPP.

2014 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Ada begitu banyak kebijakan publik yang telah diproduksi oleh pemerintah daerah setelah diberlakukan pelimpahan kekuasaan oleh pusat, salah satunya adalah kebijakan publik mengenai permasalahan tawuran pelajar. Di Kota Bogor, penulis menemukan kebijakan publik yang menarik didalam mengatasi tawuran pelajar. Kebijakan publik yang tidak hanya menjelaskan proses administrasi, tapi juga mampu menjelaskan dinamika politik dari proses pembentukannya hingga implementasinya. Mengesampingkan pradigma state promoted yang umumnya mengelilingi corak kebijakan dan mengedepankan modal sosial sebagai produk yang dihasilkan oleh masyarakat secara mandiri. Unsur utama dari kebijakan ini adalah pembentukan kepengurusan (Satgas) pelajar, menempatkan Satgas-pelajar untuk mengatasi tawuran pelajar di Kota Bogor. Pemaknaan terhadap implementasi kebijakan Satgas-pelajar tidak sekedar sebagai proses administrasi yang keputusannya bersifat otoritatif, melainkan dimaknai sebagai proses politis yang secara terus menerus melibatkan negosiasi. Kondisi tawuran pelajar yang kompleks dan dinamis, menempatkan implementasi Satgas-pelajar pada situasi yang selalu berubah dan sulit diprediksi. Mengakibatkan tahap implementasi beresiko mengalami kegagalan. Apakah Satgas-pelajar yang lahir dari proses bottom-up memperhatikan drajat implementability, yaitu memiliki sinergi antara konten kebijakan dengan konteks dari implementasinya? Untuk menjawab kegelisahan ini maka mengantarkan penulis pada pertanyaan penelitian yaitu mengapa Satgas-pelajar justru menjadi andalan penanganan tawuran pelajar di Kota Bogor? Didalam penelitian ini, digunakan beberapa kerangka berfikir, yaitu mengenai implementasi kebijakan, top-down vs bottom-up, model bottom-up dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan disajikan guna menjelaskan bagaimana tawuran pelajar terjadi di Kota Bogor sebagai context of policy. Dengan pendekatan bottom-up penulis menceritakan partisipasi guru sebagai aktor yang bepengetahuan, berwawasan terhadap issue tawuran pelajar. Berusaha memainkan peran didalam context implementation yang nantinya mempengaruhi context of policy. Content of policy dan context implementation pada implementasi kebijakan digunakan untuk melihat mengapa kebijakan Satgaspelajar justru menjadi andalan penaganan tawuran pelajar di Kota Bogor. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Untuk mendapatkan data yang akurat penulis memadukan sumber data melalui wawancara, dokumen dan observasi. Ketiga data tersebut didapatkan dengan cara formal dan informal. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tawuran pelajar di Kota Bogor telah terjadi dari tahun 1995. Pergeseran sistem pemerintah dari sentralistik menuju desetralisasi memperpanjang cerita postur tawuran pelajar di Kota Bogor. Hal tersebut mendapatkan perhatian yang cukup besar dari guru. Geraka guru untuk mengatasi tawuran pelajar mencerminkan begitu kuatnya peningkatan kualitas keterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik. Pada akhir perjuangannya guru berusaha mempengaruhi letak pembuatan keputusan, yang menghasilkan sebuah kebijakan yaitu Satgas-pelajar, kebijakan yang lahir dari proses implementasi mengatasi tawuran pelajar oleh masyarakat. Sebuah lembaga yang memiliki semangat bottom-up dari proses agenda-setting, formulasi hingga implementasinya. Sebuah kebijakan inovatif yang mampu menyesuiakan diri dengan perkembangan dan perjalanan tawuran pelajar di Kota Bogor. Sebuah kebijakan yang memiliki sinergi antara konteks implementasi dengan konten kebijakan sehingga mampu mengatasi tawuran pelajar di Kota Bogor

There are so many public policies that have been produced by local government after power transfer from central government. One of public policy is about student street fighting (tawuran). in Bogor, author found interesting public policy in dealing with student tawuran. The public policy did not only explain administration process but also explain politic dynamic of formulation and implementation. It overrides state promoted paradigm that in general involve in policy and emphasize social capital as product resulted by people. Main element of the policy is establishment of student task force that place student task force to deal with student tawuran in Bogor. Implementation of student task force is not only administration process with authoritative decision, but is a political process that continuously involves negotiation. Complex and dynamic student street fighting places implementation of student task force in changing and unpredictable situation. In result it may fail. Did student task force born from bottom-up process consider implementability, which has synergy between policy content and context of its implementation? The concern guide author on research question: why did student task force become main element in dealing with student street fighting in Bogor? This research used some though frames: policy implementation, top-down vs bottom-up model, bottom-up model in policy implementation. Policy implementation is presented to explain how student tawuran occur in Bogor as context of policy. With bottom-up approach, author discovers participation of teacher as actors having knowledge, insight on student street fighting issue. It plays role in context implementation that will influence context of policy. Content of policy and context implementation in policy implementation is used to see why student task force becomes main element in dealing with student street fighting in Bogor. Then, this research used qualitative method with case study design. Accurate data was obtained by integrating data source3 through interview, document and observation. The three data was obtained with formal and informal ways. The research found that student street fighting in Bogor has occurred since 1995. Change in governmental system from centralistic to decentralistic system influenced student street fighting in Bogor. It may be concern of teacher. Teacher movement to deal with student street fighting reflected increase in people participation in public policy. In its end of struggle, teachers try to influence decision making that result in a policy of student task force. The policy was created from implementation process to deal with student street fighting by society. It is an institution having bottom-up spirit in agenda setting, formulation and implementation. An innovative policy that can adjust in development and progress of student street fighting in Bogor. It is a policy having synergy between implementation context and policy content that can deal with student street fighting in Bogor.

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Bottom-Up