POSTUR PERTAHANAN JEPANG PASCA PEMBENTUKAN KEMENTERIAN PERTAHANAN (2007-2013)

RAHMA LILLAHI S, Prof. Dr. Jahja Muhaimin

2014 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Jepang telah 60 tahun lebih terkungkung dalam pasifisme. Salah satu aspek yang paling mencolok dari hal ini adalah keberadaan Biro Pertahanan Jepang, sebuah lembaga dengan tanggung jawab besar namun tidak diberi kewenangan penuh untuk menentukan dan menjalankan kebijakannya sendiri karena terbentur pada konstitusi yang ‘cinta damai’. Hingga akhirnya pada tahun 2007, tepatnya di bawah pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe, Biro Pertahanan Jepang mengalami perubahan status menjadi Kementerian Pertahanan. Namun setelah ini terealisasi, tampaknya tak banyak studi yang membahas perubahan di dalamnya. Untuk itu, dengan menggunakan teori Decision Making Process dan Neorealisme, studi ini berupaya mengupas dua aspek utama yang mengalami perubahan ketika status Biro Pertahanan Jepang meningkat menjadi Kementerian Pertahanan, yaitu proses pembuatan keputusan dan anggaran pertahanan. Dua aspek krusial yang belum banyak mendapat sorotan akan tetapi dapat menjelaskan urgensi perubahan status Biro Pertahanan Jepang menjadi kementerian. Kata kunci: Biro Pertahanan Jepang, Kementerian Pertahanan, proses pembuatan keputusan, anggaran

aspect of it is existence of Japan Defense Agency, an agency with big responsibility but not given enough authority to determine and carry out its own policies, just because that would be collided to the Constitution of ‘loving peace’. Until finally in 2007, under the government of Prime Miniter Shinzo Abe, Japan Defense Agency changed the status to be Defense Ministry. But after that, no studies seem interested to learn what happen inside the changing. For that matter, using the Decision Making Process theory and Neorealism by Kenneth N. Waltz, this study is trying to unveil two main aspects that changing since Japan Defense Agency ’climbed up’ to Defense Ministry, that is decision making process and defense budget. These are two crucial aspects got no spotlight but actually could explain the urgency of the status-changing of Japan Defense Agency to ministry. Keywords: Japan Defense Agency, Defense Ministry, decision making process, budget

Kata Kunci : Biro Pertahanan Jepang, Kementerian Pertahanan, proses pembuatan keputusan, anggaran