PEMBENTUKAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI CORAK KHUSUS IMPLEMENTASI KONSEP NEGARA KESATUAN

Sukirno,SH., Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum

2014 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa jauh konsep negara kesatuan diimplementasikan dalam ketatanegaraan Republik Indonesia yang dikaitkan dengan penerapan otonomi seluas-luasnya serta pembentukan daerah-daerah khusus dan istimewa menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terutama pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-sosiaologis dengan titik berat pada penelitian kepustakaan dengan mengungkap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori politik ketatanegaraan sesuai obyek penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode analisis kualitatif yakni membuat tafsiran-tafsiran untuk menjawab masalah penelitian. Kesimpulan hasil penelitian bahwa konsep negara kesatuan sebagai salah satu asas pokok ketatanegaraan Republik Indonesia diimplementasikan secara kombinasi dengan konsep negara federal. Pembentukan daerah Provinsi Khusus Papua, Aceh, DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah wujud diakui dan diakomodasinya keragaman berdasarkan karakteristik daerah masing-masing, sekaligus mempertegas penerapan pola desentralisasi asimetris dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara konstitusional dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, serta kesatuan masyarakat hukum beserta hak tradisionalnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menunjukkan corak khusus implementasi konsep negara kesatuan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

This research has purpose to analyze how long unitaristed concept has been implemented in the Republic Indonesia state structure that is connected with application of otonomy widely along with forming special regions and extraordinary according to The Basic Indonesia Act 1945, especially forming Yogyakarta Special Region. The type of this research is normative-sociological law research which is emphasize on literature study research by explaining stipulations of act regulation that connected with theories of state structure politic according to the purpose of the research. This research is descriptive with qualitative analyses approach that is make interpretation to answer the research problem. Conclusion of this research is that the unitary state concept as the one of the basic principle of the Indonesia Republic state structure has been implemented by combine it with the federal state concept. Formation of Special Province of Papua, Aceh, Jakarta, and Yogyakarta is the formation that avowed and that diversity is accommodated in it, based on the characteristic of each region, and at once affirm application of asymmetric decentralization pattern on implementation of regional state which is constitutionally guaranted in The Indonesia Republic Basic Act 1945. The avowal and the homage to the unity of special region, and the unity of the law society and its traditional rights in The Indonesia Republic Basic Act 1945, indicate a special mode of implementation of the unitary state concept in the system of Indonesia Republic state structure.

Kata Kunci : negara kesatuan, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan implementasi.