IMPLIKASI PERDAGANGAN BEBAS ASEAN.CINA (ACFTA) TERHADAP TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1984 TENTANG PERINDUSTRIAN

Edwin Salam, Dina Widyaputri K., SH., LLM.

2014 | Tesis | S2 Magister Hukum

ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), adalah kawasan perdagangan bebas di antara sepuluh negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Republik Rakyat China. Perjanjian kerangka awal ditandatangani pada tanggal 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja, dengan maksud untuk membangun kawasan perdagangan bebas di antara sebelas negara pada tahun 2010. Kawasan perdagangan bebas mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004, pemerintah meratifikasi perjanjian kerangka kerja ACFTA. Ada 2 tujuan penelitian dalam tesis ini; pertama, untuk menganalisis peran regulasi di sektor industri dalam perdagangan bebas ACFTA sesuai amanat Undang-undang Perindustrian (UU Perindustrian) untuk terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kemampuan dunia usaha nasional agar mengutamakan produksi dalam negeri agar mengurangi ketergantungan luar negeri; dan kedua untuk menganalisis peran regulasi untuk mengantisipasi ACFTA khususnya tenaga kerja di sektor industri agar meningkatkan kesempatan kerja dan ekspor hasil produksi nasional. Dari 2 tujuan penelitian tersebut meliputi 4 dari 12 item Tujuan Pembangunan Industri (TPI) yang diuji, yaitu; teknologi tepat guna, pemakaian produk dalam negeri, meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, dan meningkatkan ekspor hasil produksi nasional. Jenis penelitian ini adalah kajian hukum normatif yuridis melalui penelitian kepustakaan dengan data sekunder. Pengkajian ini bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum pada Pasal 2 ACFTA sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang (Pasal 1 UU Perindustrian tentang TPI). Sumber data penelitian berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengenai ACFTA dan UU Perindustrian serta regulasi-regulasi yang mendukung penerapan perdagangan bebas di Indonesia. Hasil penelitian TPI tersebut adalah, 3 dari 4 TPI menghasilkan pertumbuhan positif dan menghasilkan pertumbuhan yang negatif terhadap “Pemakaian Produksi Dalam Negeri”. Hal ini merubah legal culture budaya kita untuk mencintai Produk Dalam Negeri.

The ASEAN–China Free Trade Agreement (ACFTA) is a free trade area among the ten member states of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People's Republic of China. The initial framework agreement was signed on 4 November 2002 in Phnom Penh, Cambodia, with the intent on establishing a free trade area among the eleven nations by 2010. The free trade area came into effect on 1 January 2010. Through a Presidential Decree Number 48 of 2004, the government ratified that framework agreement. There are two objectives of the research in this thesis; first, to analyze the role of industrial sector regulation in ACFTA as mandated Industry Law to promote the creation of appropriate technologies and foster confidence in the ability of national business that prioritizes consumption of domestic product in order to reduce dependence on foreign, and secondly, to analyze the regulatory role of free trade in anticipation of ACFTA, for labor in the industrial sector to increasing employment opportunities and the export of national product. The second purpose of the study included 4 of 12 items tested Industrial Development Goals (IDG), namely; appropriate technology, priority to using domestic products, increasing job and business opportunities, and increasing the export.. The type of research is normative juridical approach through literature research that examines secondary data. The purpose of study is to ensure whether the results of the application of the legal events in concreto (Article 2 ACFTA) appropriate or not in accordance with Article 1 of the Industry Law mentioned about IDG. Sources of research data derived from; ACFTA, Industry Law, and government regulations from several that support the implementation of free trade in Indonesia. The results of research explain that industry regulations issued to anticipation the ACFTA products related to IDG cannot convince the domestic product as a first priority. This is changing our legal culture to love domestic products. The another results that 3 of 4 IDG have positive growth.

Kata Kunci : ACFTA, TPI, Produk Dalam Negeri, Statistik, Legal Culture, ACFTA, Industry Law, IDG, Domestic Product, Statistic, Legal Culture