TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN TERKAIT PENGADAAN BARANG DAN JASA BAGI INDUSTRI FARMASI DI INDONESIA

Hanifa Azhari, Hariyanto, SH. M.Kn.

2014 | Tesis | S2 Magister Hukum

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia, BPJS terbagi menjadi 2 yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan lahirnya BPJS Kesehatan menimbulkan dampak-dampak terhadap pengadaan barang dan jasa bagi industri farmasi yang ada di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak BPJS kesehatan terhadap pengadaan barang dan jasa terhadap industri farmasi di Indonesia serta untuk mengetahui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah di BPJS Kesehatan. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan meneliti asas-asas hukum, kaedah hukum, dan sistematika hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Dari hasil penelitian, Penulis menemukan dampak-dampak yang ditimbukan dari lahirnya BPJS Kesehatan terhadap perusahaan farmasi di Indonesia yaitu terhadap Pengadaan Barang dan Jasa pengadaan obat untuk BPJS Kesehatan yang semula kerjasama dilakukan hanya melalui perjanjian bilateral antara perusahaan farmasi dengan PT Askes (Askes). Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut, ULP memegang peranan penting yaitu sebagai pelaksana dari awal mula tender dilaksanakan sampai dengan diumumkannya pemenang tender. LPSE menjadi lembaga penyelenggara sistem pengadaan secara elektronik dan mengoperasikan sendiri sistem e-procurement bernama Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). LPSE merupakan unit yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. LPSE hanya sebagai fasilitator yang tidak ikut dalam proses pengadaan. Pelaksanaan pengadaan sepenuhnya dilakukan oleh panitia pengadaan atau ULP.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) is an institution which established to organize social protection programs in Indonesia. BPJS consists of two parts namely BPJS kesehatan and BPJS ketenagakerjaan. BPJS has the impact for pharmaceutical companies in Indonesia related to the procurement of goods and services. The review of this research are to determine the impact of BPJS Kesehatan against pharmaceutical industry in Indonesia as well as to determine the mechanism of procurement of goods and services by government in BPJS Kesehatan. The used data in this research are primary and secondary data, examine the legal principles, kaedah hukum, and systematic of law by researching bahan pustaka as a secondary data. From the resulting of this research, the authors is concluded that BPJS Kesehatan has impact against pharmaceutical companies in Indonesia namely on the Procurement of Goods and Services.The formely cooperation is only by a bilateral agreement between the pharmaceutical company and PT Askes (Askes). In the procurement of goods and services, ULP has an important role as the executor of the beginning of the tender held up to the announcement of the winning bidder. In the implementation LPSE be the providers of electronic procurement system and operate their own e-procurement system developed by SPSE named Audited. LPSE is a unit which has set up by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia. LPSE is a facilitator who did not participate in the procurement process. The procurement of fully carried by the procurement committee or ULP

Kata Kunci : BPJS, Perusahaan Farmasi ,Pengadaan Barang dan Jasa