TINJAUAN YURIDIS SITA JAMINAN ATAS PESAWAT TERBANG, MESIN DAN KOMPONENNYA DALAM HAL KEPAILITAN MASKAPAI PENERBANGAN UNTUK PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PERUSAHAAN MAINTENANCE, REPAIR & OVERHAUL SEBAGAI KREDITOR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 77/PAILIT/2012 PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR 2923K/PDT/2010/PN.JKT.PST JO NOMOR 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.)

ENIASWURI ANDAJANI, Dr. Tata Wijayanta, SH, M.Hum

2014 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji penguasaan obyek pesawat terbang oleh perusahaan Maintenance Repair & Overhaul (MRO) sebagai pelunasan utang dan mengkaji alternatif solusi dalam mengurangi risiko akibat tidak dapat dilakukan sita jaminan atas pesawat terbang, mesin dan komponennya dalam hal maskapai penerbangan pailit. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang menggunakan data sekunder melalui penelitian kepustakaan dan data primer melalui penelitian lapangan. Data sekunder berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Lokasi penelitian untuk mendapat data primer dilakukan di PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia (GMF), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kantor Kurator dan kantor Hukum Adnan Buyung Nasution & Partner dengan narasumber GM Corporate Legal, Panitera sekretaris, Kurator dan tim kuasa hukum. Cara dan alat pengumpulan data sekunder dengan metode dokumentasi dan studi dokumen, sedangkan data primer dikumpulkan dengan wawancara alat pedoman wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kebebasan penguasaan dan mengusahai yang diterapkan kepada pesawat terbang yang menjadi obyek sita jaminan telah menimbulkan kendala dalam eksekusinya, karena pada tanggal eksekusi pesawat sitaan tidak berada di lokasi eksekusi yang ditentukan dan sedang dioperasikan di luar tempat pelaksanaan eksekusi. Sesuai Pasal 31 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka proses eksekusi sita jaminan atas pesawat sitaan yang dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelunasan utang Batavia sebagai debitor kepada GMF menjadi gugur demi hukum dan harus dibatalkan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penguasaan obyek pesawat terbang oleh perusahaan MRO tidak dapat digunakan untuk menjamin pelunasan utang, dikarenakan fungsi pesawat udara sebagai alat angkut cepat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, namun tidak dapat dibebani dengan hak jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan) dan perusahaan MRO dapat menerapkan pasal 81 UU Penerbangan terhadap pesawat milik pemberi sewa yang berada dalam penguasaan GMF karena sedang menjalani perawatan dan/atau perbaikan untuk memberikan nilai tambah bagi objek pesawat udara tersebut. Untuk itu disarankan perlunya pengaturan yang lebih komprehensif dalam eksekusi sita jaminan pesawat terbang dan penerapan syarat-syarat yang harus dipenuhi pemilik, pemberi sewa, Kurator untuk menjamin biaya perawatan atau perbaikan pesawat terbang yang menjadi boedel pailit dibayar.

This study aimed to assess the aircraft object under control by Maintenance Repair & Overhaul (MRO) company as a debt repayment and to assess solution alternatives in reducing the risk as a result of unable to make security seizure of aircraft, engine and component in case of airline bankruptcy. This study is an empirical normative study of law using secondary data through literature study and primary data through field research. Secondary data derived from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Location of study to obtain primary data was conducted at PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia (GMF), Central Jakarta District Court, Receiver’s office and Law office of Adnan Buyung Nasution & Partners with sourceperson of GM Corporate Legal, Secretarial Clerk, Receiver and legal team. Secondary data collection was conducted by method and means of documentation and study of documents, while the primary data were collected by means of interview and interview guidance. The collected data were analyzed qualitatively. The results showed that the freedom principle of control and controlling applied to aircraft as an object of security seizure has caused the problem in the execution, as on the date of execution the seized aircraft is not in the specified location of execution and is being operated outside the venue of execution. According to Article 31 of Act No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation, then the execution process for seized airfcraft executed by court decision that has a permanent legal force for debt repayment of Batavia airline as debtor to GMF becomes void by law and must be invalidated. According to the results of the study it can be concluded that aircraft objects that are controlled by MRO company can not be used to guarantee repayment of the debt, due to the function of aircraft as a means of rapid transport moves from one venue to another, but can not be encumbered with the security rights as contemplated in Article 71 of Act No. 1 of 2009 concerning Aviation (Aviation Act) and MRO company can apply Article 81 of Aviation Law to aircrafts owned by lessor that are under control of GMF because currently undergoing maintenance and/or repair to provide added value to the aircraft object. Therefore, it is suggested the need for a more comprehensive arrangement in the execution of aircraft security seizure dan application of the requirements that must be complied with by the owner, lessor, Receiver in order to ensure the cost of aircraft maintenance or repair that becomes insolvent boedel payable.

Kata Kunci : Sita Eksekusi, Obyek Pesawat Udara, Kepailitan