JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BIDANG JASA KONSTRUKSI DI INDONESIA MELALUI BANI (KHUSUSNYA SUMBER DANA PEMERTNTAH DAN BUMN)

Aji Prasetyanti, Dr. Sutanto , SH, MS

2014 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jaminan kepastian hukum dalam proses beracara di BANI dan pelaksanaan Putusan BANI serta mengetahui kendala yuridis- teknis dalam penyelesaian sengketa bidang jasa konstruksi melalui BANI. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data primer diambil langsung dari responden dan narasumber . Data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang berhubungan dengan judul penelitian dan pokok permasalahan. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa proses beracara di BANI pada sengketa Jasa Konstruksi dengan Sumber Dana Pemerintah dan BUMN telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara sedangkan dari sisi pelaksanaan atas Putusan BANI belum memberikan jaminan kepastian hukum, terkait adanya beberapa kendala yuridis dan teknis. Kendala yuridis dalam penyelesaian sengketa bidang jasa konstruksi melalui BANI yaitu Badan Arbitrase / BANI tidak diberi kewenangan untuk mempunyai juru sita sehingga tidak punya daya paksa untuk melakukan eksekusi dan adanya peraturan bahwa aset Negara tidak boleh disita. Untuk kendala teknis yaitu kompetensi para Owner Pemerintah / BUMN masih kurang dalam hal administrasi kontrak mengenai jasa konstruksi , peraturan perundangan jasa konstruksi dan peraturan mengenai penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase.

The Research aims to determine the legal certaintyin the proceedingand the execution of BANIAward, know the legal and technical constraints in construction dispute resolution through BANI. This research is anempirical descriptive legal research. Primary data is taken directly from the respondents and interviewees. Secondary data were obtained from the literature related to research the title and subject matter. Research concluded that the proceeding in construction dispute resolution through BANIwhich Project Funding by Governmentand State Owned Company have provided legal certainty for the related parties while theexecution of BANI Award not provide legal certainty which related to the existence of some legal and technical constraints. Legal constraints faced by parties in the construction dispute resolution through BANIthat it has not authorized to have the bailiff so it does not have the power to carry out executions and the existence of regulations that state assets should not be seize. For technical constraint is the competence of the Government Officer / State Owned Company Officer still lacking in terms of the construction contract administration , construction laws and regulations regarding the settlement of disputes by Arbitral Institution .

Kata Kunci : Jaminan kepastian hukum, Sengketa Jasa Konstruksi dengan Sumber Dana Pemerintah dan BUMN , Proses Beracara di BANI, Pelaksanaan Putusan BANI