OFSET PERTAHANAN DALAM KERANGKA PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA : ANALISA IMPLEMENTASI PASAL 43 UNDANG.UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN

Sylvia, Dr. Sulistyowati, S.H., M.Hum

2014 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan dan fungsi penyelenggaraan Industri Pertahanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (UU No. 16 Tahun 2012) mengandung dualisme karena di satu sisi bertujuan untuk memperkuat Industri Pertahanan tetapi di sisi lain juga harus dapat mewujudkan kemandirian Industri Pertahanan. Fakta bahwa Indonesia masih mempunyai ketergantungan yang tinggi dengan produk luar negeri dalam proses pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (termasuk di dalamnya Alat Utama Sistem Senjata) menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan kemampuan memproduksi Alutsista dan kemandirian Industri Pertahanan. Salah satu solusi untuk menjembatani dualisme ini adalah dengan melaksanakan Ofset Pertahanan. Ketentuan Pasal 43 UU No. 16 Tahun 2012 telah menggariskan bahwa prioritas pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan harus berasal dari industri dalam negeri, namun dalam hal industri dalam negeri belum dapat memenuhinya, maka pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari luar negeri dimungkinkan sepanjang memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah menerapkan Ofset Pertahanan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai kontrak pengadaan. Rumusan Ketentuan Pasal 43 UU No. 16 Tahun 2012 ini menimbulkan beberapa permasalahan hukum karena tidak mendefinisikan secara tegas mengenai apa definisi dari Ofset Pertahanan, bagaimana bentuk dan pelaksanaan Ofset Pertahanan tersebut. Pembahasan tentang bentuk dan pelaksanaan Ofset Pertahanan ini akan dikaitkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Syarat Sahnya Perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris yang menganalisa bagaimana bentuk dan pelaksanaan Ofset Pertahanan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2012 dan perumusannya dalam konteks keberlakuan Pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian menyimpulkan bentuk dan pelaksanaan Ofset Pertahanan meliputi Ofset Langsung Pertahanan, Ofset Tidak Langsung Pertahanan, Ofset Tidak Langsung Pendukung dan Ofset Tidak Langsung Non Pertahanan yang implementasinya dikaitkan dengan tahapan siklus pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan. Bentuk dan pelaksanaan Ofset Pertahanan ini sekaligus menjadi rumusan Objek Perjanjian dalam Perjanjian

Based on indonesia’s defense industries Law No. 16 of 2012, the purpose of defense industries is to ensure armed forces necessities by strengthening domestic defense industries while developing self-defense capabilities. In fact, Indonesian armed forces is still heavily dependent on foreign supplier. Therefore, the defense industries law intends to incrementally shift Indonesian foreign-centric orientation requirement to a strategy that emphasize developing domestic defense industries, by implementing offset policy. According Article 43 of Indonesia’s Defense Industry Law, the government should prioritize in using domestic arms product rather than foreign product if domestic industries meet the defense requirement, but if the local defense industries has not been able to meet the requirement, the government are allowed to buy from foreign countries. This chapter also regulates on countertrade, local content and/or offset (technology transfer) of at least 85 percent of total contract. Unfortunately, this rigid obligation is burdened not only for foreign industries but also Indonesia Government and defense industries itself. Moreover, this law raises several legal loopholes, first, the law is failed to define what is defense offset, second, form of offset and how it should be conducted related to article 1320 civil code concerning valid agreement requirement. This research aims to define defense offset and its mechanism to support developing domestic defense industries capability. It uses empirical normative legal research and analyze how the shape of Defense Offset according to Law No. 16 of 2012 and its formulation in the context of the applicability of Article 1320 of the Civil Code. This study concluded that there are 4 (four) form of offset that should be implemented such as Direct Defense Offset, Indirect Offset Related to Defense, Indirect Offset of supported, and Indirect Offset of Non-Defense. This form is associated with defense and security equipment procurement cycle. The form and mechanism of offset as an object of offset agreement, while the subject agreement covers Offset Receivers and Providers.

Kata Kunci : Ofset Pertahanan, UU No. 16 Tahun 2012, Pasal 1320 KUH Perdata