PARTISIPASI SEKTOR SWASTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN INVESTASI DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK : ANALISA TERHADAP HASIL IMPI,EMENTASI LINDANGT]NDANG NOMOR 17 TAHLIN 2008

Adhi Kresna Novianto, SH, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

2014 | Tesis | S2 Magister Hukum

Dalam hal memperbaiki manajemen arus barang yang disebabkan oleh luas pelabuhan yang tidak memadai Pemerintah senantiasa terbentur masalah biaya sehingga tidak mampu menanggung seluruh beban biaya kebutuhan infrastruktur di Indonesia. Oleh sebab itu mekanisme pembiayaan lain yang tersedia bagi pengembangan dan pembangunan infrastruktur adalah mekanisme Kemitraan Pemerintah Swasta (Public Private Partnership). Agar dapat menarik minat swasta berinvestasi dalam hal proyek pengembangan pelabuhan Tanjung Priok, maka Pemerintah melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran diharapkan dapat memberikan dorongan bagi sektor swasta untuk meningkatkan peran sertanya dalam pengembangan fasilitas atau infrastruktur pelabuhan. Penelitia ini menjelaskan terhadap peningkatan minat dan partisipasi swasta pada sektor kepelabuhan, dengan menggunakan pelabuhan utama Indonesia, Tanjung Priok. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian campuran (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris) dengan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan melalui pemilihan bahan pustaka atau data-data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengembangan infrastruktur pelabuhan di Indonesia bergantung pada kepercayaan pihak swasta terhadap pemerintah, melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 yang bersifat menjamin dan mendorong investasi di bidang infrastruktur pelabuhan. Namun demikian, dalam kenyataannya pembuktian akan kesuksesan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 dalam meningkatkan minat dan partisipasi swasta pada sektor kepelabuhan belum dapat dibuktikan secara konkret. Untuk itu perlu dilakukan survey terhadap perusahaan-perusahaan, Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dan Kamar Dagang – Kamar Dagang Internasional di Indonesia untuk mengetahui seberapa besar minat investor dalam negeri dan luar negeri untuk melakukan investasi serta wawancara terhadap seluruh instansi guna mengetahui hambatan – hambatan yang dihadapi pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur teknis pelaksanaan terkait partisipasi swasta dalam pembangunan dan/atau penyelenggaraan infrastruktur di pelabuhan Tanjung Priok.

In terms of improving the management of the flow of goods caused by inadequate port broad government costs always hit a problem and is unable to bear the entire burden of the cost of infrastructure needs in Indonesia. Therefore, other financing mechanisms available for the development and construction of infrastructure is the mechanism of Public Private Partnership (Public Private Partnership). In order to attract private investment in the Tanjung Priok port development project, the Government through Act No. 17 of 2008 on Shipping is expected to provide a boost for the private sector to increase its participation in the development of port facilities or infrastructure. This empirically explain the increase in interest and participation of the private sector of port, using Indonesia's main port, Tanjung Priok. This type of research is a kind of mixture of research (both normative legal research and empirical legal studies) with normative juridical approach is done through the selection of library materials or secondary data. The results of this study demonstrate the development of port infrastructure in Indonesia to rely on private sector confidence in the government, through Act No. 17 of 2008 which are guaranteeing and encouraging investment in port infrastructure . However, in reality evidence of success of Act No. 17 o f 2008 to increase the interest and participation of the private sector can not be proven harbor concrete . It is necessary for a survey of firms , Indonesian Chamber of Commerce ( Kadin) and the Chamber of Commerce - International Chamber of Commerce in Indonesia to find out how much investor interest in the country and abroad to invest as well as interviews with all agencies to determine barriers - barriers that governments face in a government regulation governing the related technical implementation of private participation in the construction and / or operation of infrastructure in the port of Tanjung Priok .

Kata Kunci : Investasi, Undang-Undang No. 17 Tahun 2008