PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI DI KABUPATEN LAMANDAU, KALIMANTAN TENGAH)

Vatrean Esaie, Prof. Dr. Sudjito S.H., M.Si.;; Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

2014 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Perumusan masalah dan tujuan penelitian tesis ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis proses musyawarah dalam penetapan ganti rugi atas tanah yang dipergunakan pemerintah untuk pembangunan kepentingan umum di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi masyarakat yang tanahnya dipergunakan oleh pemerintah untuk pembangunan kepentingan umum di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan, kemudian dianalisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai-nilai ideal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Pelaksanaan musyawarah penentuan ganti rugi dalam pelaksanaan pembangunan terminal dan pembangunan stadion olah raga di Kabupaten Lamandau tahun 2009 telah sesuai dengan peraturan yang ada, karena melibatkan pemilik tanah yang tanahnya terkena pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Perlindungan hukum bagi masyarakat di Kabupaten Lamandau yang tanahnya dipergunakan pemerintah daerah Kabupaten Lamandau untuk pembangunan kepentingan umum yaitu Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 junto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.

The objective study of this thesis is to study and analyze the process of colloquy of compulsory land compensation which land used by government for construction needed to public interest at Lamandau District, Central Kalimantan province, and to know the law protection for them. This study uses a normative juridical by explaining the provisions of the legislation in force, connected with facts on the ground, and then analyzed by comparing the demands of ideal values existed in legislation to the facts. The implementation of colloquy to decide the amount of compensation for the construction of terminal and sports stadiums in Lamandau District of 2009 have complied with the existing regulations, as it involves landowners whose land affected by the construction intended to public interest. Law protection for Lamandau’s people whose land used for the public construction, namely the Presidential Regulation Number 65 of 2006 on the Amendment of Presidential Regulation No. 36 Year 2005 on Land Procurement for implementation of Construction intended to Public Interest, and also Head of BPN’s Regulation No. 3 of 2007 on the Provisions Implementation of Presidential Regulation No. 36 of 2005 juncto Presidential Regulation Number 65 of 2006.

Kata Kunci : perlindungan hukum, pengadaan tanah, kepentingan umum.