KEBERHASILAN KOALISI  RAKYAT UNTUK KONSTITUSI (KORSI) DALAM  MEMPENGARUHI PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN KAWASAN PERUNTUKAN  INDUSTRI PADA RAPERDA RTRW (RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH)  KABUPATEN SUBANG 2011‐2031 

Rijal Ramdani, Erwan Agus Purwanto, Ph.D

2014 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Penelitian ini berusaha melakukan analisis terhadap keberhasilan Koalisi 23 Kelompok Kepentingan yang tergabung di dalam Koalisi Rakyat Untuk Konstitusi (KORSI) dalam mempengaruhi proses perumusan kebijakan kawasan peruntukan industri dalam Raperda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Subang 2011 – 2031 sehingga keputusan akhir dari kebijakan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Subang tetap hanya berada di 7 Kecamatan sesuai dengan artikulasi kepentingan politik KORSI. Keputusan tersebut mampu menegasikan usulan penambahan 3 zona kawasan industri baru yang diusung Fraksi PDIP dan didukung oleh Fraksi Golkar dan Fraksi Gabungan Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) sebagai pemilik suara mayoritas di DPRD. Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder; data primer diperoleh melalui in‐depth interview terstruktur dengan menggunakan interview guide, sementara data sekunder diperoleh dari dokumendokumen KORSI, Notulensi Bagian Risalah DPRD Kabupaten Subang dan informasiinformasi media masa yang relevan dengan penelitian. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, KORSI terbentuk dalam 3 fase, yaitu fase inisiasi, fase konsolidasi dan fase perlawanan. Secara insitusional koalisi sangat kuat dan solid karena; adanya kesepakatan seluruh anggota koalisi terhadap isu yang diusung, adanya kedekatan emosional antar sesama anggota koalisi, adanya kepercayaan bahwa masing‐masing anggota koalisi saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dan setiap anggota koalisi percaya bahwa apa yang disuarakan koalisi berangkat dari idealisme, adanya kesepakatan bersama yang mampu meredam konflik di internal koalisi, dan faktor keterbukaan koalisi untuk menerima setiap elemen Kelompok Kepentingan yang ingin bergabung ke dalam koalisi. Keberhasilan KORSI disebabkan oleh beberapa faktor; secara institusional koalisi sangat kuat dan solid, isu yang diusung koalisi argumentative dan mampu menghegemoni opini publik, perjuangan yang dilakukan koalisi dilakukan tanpa henti dan tidak mengenal lelah, koalisi berhasil memetakan konstalasi peta politik antar Fraksi di DPRD untuk kemudian membuka komunikasi dan memanfaatkan jaringan yang dimiliki, koalisi memiliki keberanian untuk melakukan transaksi politik dengan elite tertentu tetapi bentuk transaksi bukanlah materi melainkan alat yang bisa mewujudkan tujuan koalisi, dan yang tidak kalah pentingannya adalah faktor konstalasi politik yang menguntungkan bagi koalisi.

The aim of this research is to analyze towards the success of Coalition of 23 Interest Groups involved in People Coalition for Constitution (KORSI) in influencing the process of decision formulation for industrial zoning district in Raperda Spatial and Area Management Planning (RTRW) Kabupaten Subang 2011‐2031. The final decision of industrial zoning district in the regency is divided into 7 areas account of political interest of KORSI. It also tackles the PDIP fraction’s recommendation reinforced by Golkar and GNK Fusion fractions which have the major authority in DPRD. The data used in this research were primer and secondary data. The primer data were gained through in‐depth interview lead by interview guide. The secondary ones were got from KORSI’s documents, DPRD notes, and additional information from mass media which is relevant with the research. Based on the analysis, KORSI is formed through three steps that are initiation, consolidation, and confrontation phases. Institutionally, the coalition is strong because of some reasons. First, there is impetus of all coalition members towards an issues made. Second, there is close relationship among the members. Third, there is belief that the members can’t stand with the others and that they sound idealism‐based issues. Forth, there is an agreement that is able to cool down the internal conflicts and an openness culture to accept other elements which eager to join to the coalition. The success of KORSI is caused by several factors. Institutionally, the coalition is strong because the issues are argumentative and are able to dominate public opinion, the coalition members always thrive to their aims, the coalition succeed to mark up the fraction strength in DPRD that is useful to communicate and lobby to their networks, the coalition has bravery to complete political transaction with an elite part in term of purposive tools and political constellation providing benefits for them.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Koalisi, Kelompok Kepentingan