KAJIAN POLITIK HUKUM TERHADAP PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL DI INDONESIA

LUTU DWI PRASTANTA, Prof. Dr. Sudjito, SH., M.Si.

2014 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam Politik Hukum Terhadap Penguatan Sistem Presidensiil di Indonesia dan rekomendasi tentang penguatan sistem presidensiil di Indonesia. Reformasi yang terjadi di negara Indonesia pada tahun 1999 telah menyebabkan banyak perubahan, salah satunya perubahan dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. Pasca otoritarianisme Orde Baru, harapan untuk membentuk kekuasaan secara ideal melalui Amandemen UUD 1945 menjadi satu-satunya jalan, tetapi untuk memperbaiki sistem yang ada dengan satu persatu menghapuskan kewenangan yang besar dari kekuasaan eksekutif menjadi rancu ketika pemerintahan masih sepakat pada bentuk sistem presidensiil, dan perubahan yang terjadi mengarah kepada “quasi-presidensiil” yang semakin memperkuat posisi parlemen. Dari penjelasan tersebut dapat dimunculkan pertanyaan yaitu apakah benar variabel politik berpengaruh secara signifikan terhadap penguatan sistem presidensiil di Indonesia?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel politik berpengaruh secara signifikan terhadap penguatan sistem Presidensiil. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris, sedangkan dari segi sifat laporannya adalah penelitian deskriptif analitis. Bersifat deskriptif artinya dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai politik hukum terhadap penguatan sistem presidensiil di Indonesia. Bersifat analitis karena hasil penelitian ini diperoleh dari analisis terhadap hal tersebut. Hasil penelitian ini adalah secara signifikan variabel politik berpengaruh terhadap penguatan sistem presidensiil, dalam hal ini dapat dilihat mulai dari pemilu tahun 1999 diikuti 48 partai politik, pemilu 2004 diikuti 24 partai politik, pemilu 2009 diikuti 38 partai nasional dan 6 partai lokal, dan pemilu 2014 diikuti 12 partai nasional dan 3 partai lokal. Dari banyaknya partai tersebut akan berpengaruh terhadap sistem presidensiil karena sistem pemerintahan presidensiil yang diaplikasikan di dalam sistem multipartai akan melahirkan konflik antara lembaga eksekutif dan legislatif sehingga akan melahirkan demokrasi yang cenderung tidak stabil dan paling signifikan mempengaruhi penguatan sistem presidensiil adalah partai politik, dimana partai politik berada pada posisi input dan konversi. Posisi input dalam arti mengagregasikan kepentingan masyarakat yang diwakilinya sedangkan posisi konversi partai politik mengartikulasikan kepentingan masyarakat untuk menjadi produk kebijakan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah penyederhanaan jumlah partai politik dan penataan ulang undang-undang.

Reforms era taking place in Indonesia in 1999 has led to many changes, one of which changes in the constitutional practice in Indonesia. After the authoritarian New Order, hopes to establish a base of power through the 1945 amendment is the only way, but to improve the existing systems by eliminating one by one the great authority of the executive power of government to be confused when they agreed to form a presidential system, and changes that occurs leads to \\"quasi-presidential\\" which further strengthens the position of the parliament. The explanation of the question can be raised whether political variables significantly influence the strengthening of Indonesia's presidential system. The purpose of this study was to determine whether political variables significantly influence the strengthening of the Presidential system. This research is a normative and empirical, while in terms of the characteristic of the report is a descriptive study. Descriptive mean this study are expected to provide a comprehensive and systematic overview of political of law on strengthening presidential system in Indonesia. The analytical results of this study were obtained from an analysis of the case. Results of this research are political variables affect the strengthening of the presidential system, in this case can be seen starting from the 1999 election by 48 political parties, elections 2004, followed by 24 political parties, elections 2009 party attended by 38 national and 6 local parties, and elections 2014 attended 12 national party and 3 local party. The number of the political party influence the presidential system because the presidential system which is applied in the multi-party system cause conflict between the executive and the legislature and made democracy unstable. The most significantly affect the strengthening of the presidential system is a political party, which political party is in a position input and conversion. Aggregating the input position in terms of that it represents the interests of society while converting a position of political parties to articulate the interests of public policy to be product. Recommendations from this study is the simplification of the number of political parties and the rearrangement of the law and building the permanent coalition.

Kata Kunci : politik hukum, sistem presidensiil, partai politik