PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBATASAN PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA

Vivi Andrika, Prof. Dr. Sudjito, SH., M.Si.

2014 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses terjadinya pemilikan dan penguasaan tanah pertanian melebihi batas maksimum di Kabupaten Dharmasraya, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pemilikan dan penguasaan tanah pertanian melebihi batas maksimum di Kabupaten Dharmasraya,dan untuk mengetahui peran Badan Pertanahan dan peran PPAT dalam penegakan hukum terhadap pemilikan dan penguasaan tanah pertanian melebihi batas maksimum di Kabupaten Dharmasraya . Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang berdasarkan pada penelitian lapangan sebagai data primer, dan untuk melengkapi dan mendukung data lapangan dibutuhkan data kepustakaan sebagai data skunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada informan Kepala Seksi Konsolidasi Tanah Kanwil Sumatera Barat, Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan dan Kasubag Tata Usaha pada Pertanahan Badan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya dan 1(satu) orang PPAT yang berpraktek di Kabupaten Dharmasraya. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisa secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pembatasan pemilikan dan penguasaan tanah pertanian di Kabupaten Dharmasraya belum berjalan secara maksimal dikarenakan peraturan perundang-undangan yang belum memadai dimana peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 sampai saat ini belum diterbitkan. Sistem admimistrasi mengenai pendaftaran tanah belum terkelola dengan baik sehinga dengan demikian peran BPN tidak berjalan dikarenakan mandeknya peraturan yang juga berbenturan dengan hak ulayat yang dikuasai oleh masyarakat di Kabupaten Dharmasraya.

The purpose of this study was to determine the ownership and control of the process of agricultural land in the district exceeds the maximum limit Dharmasraya, for law enforcement to determine the ownership and control of agricultural land in the district exceeds the maximum limit Dharmasraya, and to determine the role of the Land Board and PPAT role in law enforcement the ownership and control of the agricultural land in the district exceeds the maximum limit Dharmasraya. This research is a juridical empirical research that is based on field research as the primary data, and to complement and support the necessary field data literature data as secondary data. Primary data obtained through interviews with informants Head of the Regional Office of West Sumatra Land Consolidation, Regulation and Planning Section Chief and Head of Administration at the District Land Board Land Dharmasraya and 1 (one) person PPAT Dharmasraya practicing in the District. Secondary data obtained through the study of literature. All data obtained from the research literature will be analyzed qualitatively and descriptively elaborated. Based on the results of the study concluded that the enforcement of restrictions on ownership and control of the agricultural land in the district has not run optimally Dharmasraya because legislation is not adequate where the implementing regulations of Law No. 56 Prp/1960 has yet published. Admimistrasi the land registration system has not been well managed so that as such role is not running due to the stagnant BPN is also in conflict with the rules of customary rights held by the community in Dharmasraya.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Batas Maksimum, Tanah Pertanian, Law Enforcement, Limit, Agricultural Land