IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA: Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Studi Kasus Upaya dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pengembangan Budaya Kerja

KISWOYO, Dr. Ratminto, MPA

2014 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Kinerja birokrasi di sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia belum juga membaik, meskipun sistem pemerintahan sudah bergeser dari sentralisasi ke desentralisasi, di mana pemerintah daerah diberi otonomi yang luas dan kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya, termasuk sumber daya manusia. Dari berbagai data empiris yang ada masih menunjukkan keterpurukan birokrasi di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berupa Kepmenpan No. 25 Tahun 2002 tentang pedoman pengembangan budaya kerja, yang bertujuan untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparaturnya agar lebih profesional, dapat melayani masyarakat dengan baik serta menjunjung tinggi etika belum terimplementasikan secara baik. Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan budaya kerja tersebut. Selain itu juga menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kinerja implementasi pengembangan budaya kerja di instansi tersebut, dengan menggunakan teori George Edwards III, yaitu menganalisis empat variabel (komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi) dalam memengaruhi efektivitas kinerja implementasi. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan dalam mengimplementasikan pengembangan budaya kerja belum efektif, karena masih ada tahapan implementasi pengembangan budaya kerja yang belum optimal, yakni pada tahapan sosialisasi, internalisasi, dan institusionalisasi, serta monitoring dan evaluasi. Adapun faktor-faktor yang menghambat keberhasilan implementasi menurut hasil analisis adalah faktor sumber daya (SDM dan finansial) dan disposisi. Untuk dapat meningkatkan efektivitas kinerja implementasi pengembangan budaya kerja ke depan disarankan untuk menambah peran dan jumlah Kelompok Budaya Kerja (KBK) agar meningkatkan partisipasi dan semangat kompetisi para pegawai, menugaskan pegawai untuk mengikuti pelatihan trainer budaya kerja, serta menggunakan jasa pihak ketiga profesional untuk memimalisasi hambatan-hambatan psikologis (ewuh pakewuh), serta menunjuk secara formal role model dari pejabat struktural dalam bidang-bidang tertentu untuk memudahkan dan memotivasi para pegawai melaksanakan nilai-nilai budaya kerja.

Bureaucratic performance in most of the local governments in Indonesia did not improve, although the system of government has shifted from centralization to decentralization, where local governments are given autonomy and authority to manage its resources, including human resources. From a variety of existing empirical data still showed deterioration in Indonesian bureaucracy compared to neighboring countries. These conditions indicate that the government policy in the form of Utilization of State Apparatus Ministerial Decree Number 25 of 2002 on guidelines for work cultural development, which aims to change the mindset and work culture to make it more professional apparatus, may serve the public well and ethics have not been implemented properly. This study aims to determine the efforts of Local Secretariat of Grobogan Regency in implementing the policy development work culture. It also analyzes the factors that support and hinder the implementation performance of work culture development in the institution, by using the theory of George Edwards III, which analyzes the four variables (communication, resources, disposition and bureaucratic structures) in influencing the effectiveness of implementation performance. The method used in this study is descriptive qualitative approach. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation studies. The results showed that the efforts of Local Secretariat of Grobogan Regency in implementing work culture development has not been effective, because there are still implementation stage of work culture development that is not optimal, ie at the stage of socialization, internalization, and institutionalization, as well as monitoring and evaluation. The factors that impede successful implementation according to the results of a factor analysis of resources (human and financial) and disposition. In order to improve the effectiveness of the performance of the implementation of the work cultural development of the future is recommended to increase the role and number of Work Culture Group (WCG) in order to increase participation and the spirit of competition officials, assigning employees to training trainers work culture, as well as using the services of third party professionals to minimize of psychological barriers (ewuh pakewuh), and than formally appointed officials structural role model in the specific areas to facilitate and motivate the employees carrying out of the work cultural values.

Kata Kunci : reformasi birokrasi, implementasi kebijakan publik, perubahan pola pikir, budaya kerja, manajemen sumber daya manusia.