PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENYIMPANGAN PEKERJAAN PERPUSTAKAAN DIGITAL PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 04/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda)

MUHAMMAD MUSLIM QODRATULLAH, Sigid Riyanto, SH., M.Si.

2014 | Tesis | S2 Magister Hukum Litigasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola penyimpangan pekerjaan Pengadaan Perpustakaan Digital pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011 dan mengetahui penegakan hukum tahap penyidikan dan penuntutan perkara Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif-empiris, mengkaji peraturan perundang-undangan terkait penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang diterapkan pada studi kasus yaitu perkara tindak pidana korupsi Nomor 04/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda yang merupakan suatu peristiwa hukum dan selanjutnya hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Pola penyimpangan dalam perkara pengadaan Digital Library adalah Muhammad Adam Darajat melaksanakan pekerjaan dengan menerima sub-kontrak dari Kaswiansyah, kemudian Muhammad Adam Darajat bersama-sama dengan Kaswiansyah, Hidayatullah, Rifai, serta Panitia Pemeriksa Barang, membuat pekerjaan seolah-olah telah selesai pada bulan September 2011, padahal pekerjaan baru selesai pada akhir Desember 2011, software yang didatangkan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor: 40/SPK/Disdik-Sekret/II/2011 tanggal 2 Agustus 2011 namun pembayarannya telah lunas. Penegakan Hukum terhadap perkara pengadaan Digital Library adalah jaksa penyidik maupun jaksa penuntut umum dalam melaksanakan kewenangannya belum profesional, belum menerapkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam ketentuan Hukum Acara Pidana dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus atau SOP (Standar Operasional Prosedur) aturan-aturan penanganan Perkara Pidsus Kejaksaan RI serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

The purposes of this study are to know the pattern of Digital Library fraud in East Kalimantan Province Education Department Fiscal Year 2011 and to know the law enforcement in investigation and prosecution stage of the corruption case number 04/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda. This research is a normative-empirical legal research which examines the legislation related investigation and prosecution of corruption cases that applied to the corruption case number 04/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda which is a legal fact and then the results of the application will create an understanding of implementation of the provisions of regulations regarding the conduct of the investigation and prosecution of corruption which has been examined whether it has been properly implemented or not. The pattern of Digital Library fraud was Muhammad Adam Darajat, S.T. carry out the work by receiving sub-contract from Kaswiansyah, then Muhammad Adam Darajat together with Kaswiansyah, Hidayatullah, Rifai, and the Audit Committee of Goods, making the work as if it had been completed in September 2011, when the job is completed at the end of December 2011, the software brought was not in accordance with the technical specifications in the Work Letter Agreement Number : 40/SPK/Disdik-Sekret/II/2011 dated August 2, 2011 but the payment has been settled. Law enforcement on the case is attorney investigator and the prosecutor in exercising its authority is not professional, didn’t apply the values of justice contained in the provisions of the Criminal Procedure Code and Special Crimes Technical Case Handling or Standard Operating Procedure, special criminal case handling rules made by Indonesian Attorney General and the values of justice that live in the society.

Kata Kunci : penegakan hukum, penyidikan, penuntutan