PENGGUNAAN OBAT ESENSIAL PASIEN RAWAT JALAN POLI UMUM/PENYAKIT DALAM DI RS NON PEMERINTAH PROVINSI DIY

Wan Syurya Tri Dharma, Prof. Dr. Sri Suryawati

2014 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar belakang : Akses terhadap obat terutama obat esensial adalah hak asasi manusia. Tingginya penggunaan obat esensial pada pelayanan kesehatan pemerintah (seperti puskesmas > 90%) tidak diikuti oleh sarana kesehatan lain. Hal ini ditunjukkan dengan peresepan obat esensial di rumah sakit umum swasta sebesar 49% dan apotek kurang dari 47%. Keadaan di atas menunjukkan bahwa konsep obat esensial belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan. Penerapan konsep obat esensial harus lebih dimasyarakatkan, baik di sektor publik maupun di sektor swasta. Untuk melihat situasi terkini penggunaan obat terutama di rumah sakit umum swasta, saat ini masih terkendala dengan terbatasnya data yang komprehensif. Tujuan : Untuk mendapatkan gambaran data terkini tentang penggunaan obat esensial di rumah sakit umum swasta menggunakan indikator penggunaan obat WHO. Metode penelitian : Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional dengan rancangan case study dan bersifat deskriptif analitik. Data kuantitatif dengan survei resep dan dokumen yang diambil secara retrospektif. Analisis data berdasarkan indikator penggunaan obat WHO kemudian disajikan dalam bentuk tabel/grafik. Hasil : Berdasarkan indikator penggunaan obat WHO, persentase obat esensial yang berasal dari DOEN 2011 di RS1 dan RS2 sebesar 38% dan 28,9%, persentase obat yang diresepkan dengan nama generik pada RS1dan RS2 adalah 41,4% dan 21,7%, rata-rata obat per pasien di RS1 dan RS2 sebesar 2,2 dan 3,6 item obat, biaya rata-rata per lembar resep di RS1 dan RS2 adalah Rp 110.083 dan Rp 102.370 (3,5 dan 3,7 UMH). Kesimpulan : Penggunaan obat berdasarkan indikator penggunaan obat WHO pada kedua rumah sakit masih sangat jauh dari persyaratan yang ada. Persentase obat esensial yang berasal dari DOEN 2011 dan obat yang diresepkan dengan nama generik masih sangat rendah, rata-rata obat per pasien sangat tinggi, serta biaya rata-rata per lembar resep relatif mahal.

Background : Access to drugs, especially essential drugs is a human right. The high use of essential medicines in government health services (such as puskesmas) > 90%, was not followed by other health facilities. This is indicated by the prescribing of essential medicines in private hospitals and drugs store is less than 49% and 47%. This situation shows that the essential drugs concept is not yet fully understood and applied. Essential drugs concept should be promoted in the public and private sector. To view the current situation of drug use, especially in non-governmental hospitals is still constrained by the lack of comprehensive data. Objective : To get an overview of current data of essential drugs use in the nongovernment hospitals using the WHO drug use indicators. Methods : The study used observational research with the case of study design was descriptive and analytic. Quantitative survey data with prescription and documents retrieved retrospectively. Data analysis was based on the WHO drug use indicators then presented in tables or graphs. Results : Based on the WHO drug use indicators, the percentage of essential drug from DOEN 2011 in RS1 and RS2 is 38% and 28,9%, the percentage of drugs prescribed by generic name at RS1 and RS2 are 41,4% and 21,7%, the average drug per patient in RS1 and RS2 is 2,2 and 3,6 items, the average cost per prescription in RS1 and RS2 is Rp 110.083 and Rp 102.370 (3,5 and 3,7 UMH). Conclusion : Drug use based on the WHO drug use indicators at both hospitals are still very far from the existing requirements. The percentage of essential medicines derived from the DOEN 2011 and drugs prescribed by generic name as still very low, the average per patient medications is very high, and the average cost per prescription is relatively expensive.

Kata Kunci : penggunaan obat esensial, obat generik, biaya obat, rumah sakit umum swasta, indikator penggunaan obat WHO, essential drugs use, generic drugs, drug costs, private hospitals, WHO drug use indicators