EFEKTIVITAS KEBIJAKAN TRANSPORTASI DALAM MENGATASI PERMASALAHAN KEMACETAN DI JALAN PROTOKOL KOTA MAKASSAR

Andi Muhammad Ahsan, M. Sani Roychansyah, ST., M.Eng., D. Eng.

2014 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & Daerah

Kemacetan sudah menjadi momok yang harus dihadapi hampir oleh seluruh kota-kota besar di dunia, terutama untuk kota-kota besar di negara berkembang. Dengan status sebagai kota besar, Kota Makassar juga mengalami hal yang sama yaitu kemacetan. Jalan A.P. Pettarani, Jalan Urip Sumoharjo, serta Jalan Perintis Kemerdekaan adalah beberapa jalan protokol kota ini yang dilanda masalah kemacetan. Pemerintah kota melalui beberapa kebijakan yang dikeluarkannya berusaha agar masalah ini dapat teratasi dengan baik. Kebijakan pelebaran jalan, pengaturan wilayah operasional kendaraan becak motor, serta pelarangan parkir pada bahu jalan merupakan sebagian kebijakan yang digunakan untuk mengatasi kemacetan di Kota Makassar tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kebijakan tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan impelementasinya. Penelitian ini menggunakan metode deduktif kualitatif dengan unit amatan berupa kondisi dan suasana jalan protokol, sedangkan unit analisisnya berupa kebijakan-kebijakan yang berpengaruh di di jalan tersebut. Data-data yang dikumpulkan merupakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa survey, wawancara, dan analisis dokumen. Variabel-variabel yang digunakan untuk menilai keberhasilan implementasi dirangkum dari berbagai teori yang ada. Begitupun dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tetap disimpulkan melalui proses deduksi. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut mempunyai keberhasilan implementasi yang berbeda-beda. Perbedaan keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah kurangnya koordinasi antar lembaga, jumlah staf atau personel yang belum memadai, minimnya pendanaan dan peralatan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan yang terakhir adalah kemudahan akses kepemilikan kendaraan pribadi. Secara umum, kebijakan pengatasan kemacetan yang ada belum bisa dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan kebijakan yang ada hanya dapat menyelasaikan masalah dalam waktu singkat dan sementara saja. Terdapat dua faktor yang dapat menyebabkan kebijakan yang ada itu menjadi tidak efektif. Kedua faktor tersebut adalah konsistensi penerapan kebijakan yang rendah serta Sinkronisasi dan countinuitas yang rendah dari kebijakan yang ada

Congestion has become a scourge that must be faced by almost all the major cities in the world, especially for the large cities in developing countries. With status as a major city, Makassar also experienced the same thing as the other big cities have, the congestion. A.P. Pettarani Road, Urip Sumoharjo Road, as well as Perintis Kemerdekaan Road are some of the city's main streets were hit by the congestion problem. The city government through the issuance of a policy tried to keep this problem can be overcome. Road widening policy, setting the motor-rickshaw vehicle operating areas, as well as the prohibition of on-street parking is mostly used to tackle congestion in the Makassar City. This study aimed to clarify the effect of the policy and the factors that influence the success of its implementation. This study uses a qualitative deductive method with the unit of observation is conditions of the road, while the unit of analysis is the policies that had been implemented on the road. The data collected are primary data and secondary data with the data collection techniques such as surveys, interviews, and document analysis. The variables used to assess the success of the implementation are summarized from various existing theories. Likewise with the factors that influence the policy remains inferred through a process of deduction. The study found that these policies have a successful implementation of different. Difference in the successful implementation of a policy is influenced by several factors. These factors is the lack of coordination among agencies, the number of staff or inadequate personnel, lack of funding and equipment, lack of public awareness, and the latter is the ease of access to personal vehicle ownership. In general, nothing from these policies can become an effective policy. This is because the policies only can solve the problems temporary and in the short term. There are two factors that can influence the effectiveness of the policy. These factors area consistency in the implementation also synchronize and continuity of the policies.

Kata Kunci : kemacetan, kebijakan transportasi, implementasi, faktor-faktor pengaruh