PEMERINTAHAN LOKAL BERBEDA ETNIS (STUDI: Model Pelaksanaan Pemerintahan Nagari Beretnis Mandailing, dan Jawa di Kab. Pasaman Barat)

FAHREZI, Dr. AAGN Ari Dwipayana, M.Si

2014 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Studi ini bermaksud untuk mengungkap kemunculan Nagari yang dijalankan bukan oleh etnis Minangkabau. hal ini terlihat dari kemunculan Nagari di Sumatera Barat yang dijalankan oleh etnis Mandailing dan Jawa. Pada dasarnya, etnis Mandailing mengenal institusi lokal yang bernama Huta, sedangkan etnis Jawa lebih kepada Desa. Munculnya institusi Nagari yang mereka jalankan, berbeda latar belakang institusi asli keduanya. Problem yang timbul adalah efektifkah institusi Nagari yang mereka jalankan, dan seperti apa benturan budaya yang berbeda ini dalam Nagari. Persoalan yang hendak dijajaki dirumuskan dalam pertanyaaan penelitian studi ini yaitu: 1) Bagaimana etnis Mandailing dan Jawa mengakomodasi sistem pemerintahan Nagari sehingga menciptakan varian pemerintahan Nagari?. 2) bagaimana model kelembagaan Nagari di wilayah pemerintahan Nagari etnis Mandailing dan Jawa?. 3) bagaimana model akulturasi budaya di wilayah Pemerintahan Nagari etnis Mandailing dan Jawa?. Yang kemudian, dari pertanyaan ini akan memunculkan varian antara pelaksanaan pemerintahan nagari pada etnis mandailing dan etnis jawa. Rujukan teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah salah satu pendekatan dari new institusionalism yang lebih kepada jenis historical institusionalism. Pendekatan historical institusionalism mampu membaca institusi berdasarkan alur kesejarahan. Pendekatan ini juga dipadukan dengan etnisitas dan adaptasi serta akulturasi budaya. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah case study dengan melihat keintrinsikan studi ini, yang berbeda dengan fenomena sosial disekitarnya. Lokasi penelitian ini dilakukan di Sumatera Barat bagian utara yakni Kab. Pasaman Barat yang memiliki Nagari dijalankan oleh etnis Mandailing dan Jawa, yaitu; Nagari Ujung Gading yang dijalankan oleh etnis Mandailing dan Nagari Desa Baru yang dijalankan oleh etnis Jawa. Hasil penelitian dari studi ini menunjukkan bahwa institusi lahir dari perjuangan politik para aktor etnis mandailing dan jawa yang ada di daerah Minangkabau. Selain dari para aktor di daerah tersebut, Nagari ini juga tercipta dari bantuan dari aktor-aktor lainnya diluar etnis Mandailing dan Jawa, khususnya para aktor yang berasal dari etnis Minangkabau. Dalam menata kelembagaan Nagari di Nagari yang dijalankan oleh etnis Mandailing dan Jawa, terjadi model kelembagaan yang hybrid, model ini muncul karena bentuknya berbeda dengan konsep yang ada dalam etnis Minangkabau dalam menata Nagarinya. Model ini tidak lepas dari inisiasi dari para aktor yang ada di kedua nagari ini untuk menyesuaikan diri dengan kultur budaya Nagari ala Minangkabau. studi ini juga memperlihatkan, akibat benturan budaya antara patrlineal dengan matrilineal dalam institusi Nagari telah menciptakan kearifan budaya lokal tersendiri, yang berbeda dengan Nagari-Nagari lainnya di Sumatera Barat. Terciptanya budaya tersendiri tidak terlepas dari adapatasi dan akulturasi yang telah berlangsung sekian lama pada kedua nagari tersebut.

Nagari, local institutional model of governance typically West Sumatra, has been transforming and adapting to changes. One interesting point is the emergence of Nagari run by non-Minangkabau ethnic groups: the Mandailing and the Javanese. Respectively, they bring their original governmental system called Huta and Desa. But once they become part of Minangkabau society, they adopt and bring difference to Nagari. This research attempts to find out whether they run effectively Nagari, whether and how clash of culture exists. To be precise, this research takes place in West Pasaman district, the northern part of West Sumatra. Two sites have been chosen as main objects: Nagari Ujung Gading, run by Mandailing ethnic people, and Nagari Desa Baru, run by the Javanese. This research will answer three questions: first, how Mandailing and Javanese ethnic people accommodate Nagari as governmental system and how these adoptions eventually create variants. Second, in what form these variants of Nagari take place. Third, how these particularities of Nagari show ethnic acculturation. These questions helps us in identifying and recognizing the variants of Nagari in West Sumatra. As theoretical frameworks, this research uses one of the new institutionalism approaches called historical institutionalism. This approach allows us to depicts institutions by exploring ethnicity, acculturation and adaptation. Based on case study method, this research combines desk study and fieldwork, including observation and interview, as technique of data collection. This research reveals that institutions emerge as as political struggle of the actors. The new type of Nagari in West Sumatra is based on the collaboration between Mandailing and Javanese ethnic people with Minangkabau people. Institutional management in Nagari run by Mandailing and Javanese people depicts a hybrid institutional model due to the local culture adoption. This study also reveals that the combination of patrilineal and matrilineal culture brings new faces of Nagari in West Sumatra, with their own micro-local cultural wisdoms.

Kata Kunci : Nagari, Historical institusionalism, Etnis Mandailing dan Jawa di Sumatera Barat