DIALOG ANTAR AKTOR DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN GUBERNUR No. 30 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN CSR/PKBL DI PROVINSI LAMPUNG

SYAIFULLAH NOER, Dr. Nunuk Dwi Retnandari

2014 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Penelitian ini dilatarbelakangi fenomena, sulitnya suatu kebijakan pada saat diimplementasikan, beragam kendala dan permasalahan yang muncul yang menyebabkan kebijakan gagal diimplementasikan. Di daerah Lampung ada sebuah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Kebijakan ini berupa pedoman bagi seluruh pelaku usaha di Lampung dalam menjalankan program CSR yang disinergikan dengan program pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya kebijakan ini melibatkan multi aktor yang terdiri dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Dinamika perbedaan kepentingan dan persepsi yang terjadi antara pemerintah, swasta dan masyarakat menjadi permasalahan dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Melalui sebuah dialog, penelitian ini berusaha menggambarkan dengan detail interkasi yang terjadi antara aktor dalam proses implementasi kebijakan Peraturan Gubernur No. 30 tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan dengan berbagai kepentingan dan persepsi guna mengetahui dialog yang terjadi diantara aktor dalam implementasi kebijakan Peraturan Gubernur No. 30 tahun 2011. Serta untuk mengetahui kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan program CSR, di kedua perusahaan yang menjadi objek penelitian ini, yaitu ; Perusahaan PTPN 7 dan Perusahaan Nestle. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan obyek penelitian yang didasarkan pada fakta-fakta untuk memahami fenomena akan intrepetasi terhadap suatu gejala perubahan yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari reduksi, display, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dialog yang dibangun antar aktor belum berjalan dengan optimal sehingga menyebabkan implementasi kebijakan pengelolaan CSR/PKBL di Provinsi Lampung mengalami kegagalan. Meskipun, mekanisme pelaksanaan kebijakan ini secara aturan terlihat cukup representatif, tetapi tidak dalam prakteknya. Bahkan, untuk mengefektifkan kebijakan ini telah dibentuk kelembagaan khusus yang menangani pengelolaan CSR/PKBL Di Provinsi Lampung, yakni : Forum Komunikasi CSR, Tim Fasilitas Tingkat Provinsi, Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten/Kota. Permasalahan muncul sejak awal, dimana masing-masing aktor tidak dapat menyamakan komitmen tentang tujuan kebijakan. Tarik menarik kepenting dan persepsi antara pemerintah, swasta dan masyarakat merupakan faktor yang menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan ini. Dialog yang terjadi adalah pemerintah beranggapan bahwa program CSR dapat membiayai program pembangunan daerah, swasta beranggapan kebijakan ini nantinya akan membebankan pelaku usaha, karena CSR bagi sektor swasta dijadikan sebagai strategi bisnis perusahaan, sementara masyarakat dalam kenyataannya belum dilibatkan secara aktif dalam kebijakan ini karena posisi masyarakat masih dijadikan target grup yang pasif. Dengan begitu, kebijakan ini menimbulkan penolakan dari non-governmental actor yang tentu akan berdampak kepada kebijakan pengelolaan CSR/PKBL di Provinsi Lampung gagal diimplementasikan.

This research is based on phenomena of the hardest of implementation of the policy, many several of the problems that occurred because of the failure implementation of the policy. In Lampung Province there is a policy made by Government of Lampung Province. This policy becomes manual for all of entrepreneur in order to go through CSR program which is synergy with the program of region development. In reality this policy becomes wrapped around the government, private and society. The dynamic of differences interest and perception between them become serious problem for implemented this regulation or this policy. By mean of the dialogue, this research try to describe detailed the interaction that could happened among the actors along implemented the policy of Governor Regulation No. 30 Year 2011. This research supposed to understand the actors who mixed up with process implementation of the policy within many interest and perception in order to know the kind of the dialogue in the policy of implementation Governor No. 30 Year 2011. Also to know the obedience the company go through the CSR Program, both of the company whose become the objective of the research are; PTPN 7 and Nestle corporate. The method of research is descriptive qualitative. It describes and explains the situation of the objective research based on the fact and understanding the phenomena about the interpretation of the changes symptom in reality. The technical of collecting data is deep interview, observe, and documentation study. The technical analysis consists of reduction, display and verified data. The result of the research shows that the dialogue which built among the actors is not optimal and well done yet. Although it cause the implementation of the policy for managing CSR/PKBL in Lampung Province failed. Even though this mechanism of implementation well representative but in the practicum it was not. Otherwise to streamline the policy has made the special institute for managing CSR/PKBL Program in Lampung Province; The Forum of Communication CSR, Team of Facilities Province, Team of Facilities Regency/City. The problem appeared since the first time, where each actor could not treat the same as the commitment about the policy. The pulling interest and perception among government, private and society become main factor the failure of implementation the policy. The dialogue that happened between government is assume that CSR program could fund the region development, and the private assume that it could burden the entrepreneur because of CSR for the private become business strategic meanwhile the society in reality is not bandage yet actively in this policy, still become passive group. In conclusion, this policy appears rejection from non-governmental actor which is of course have the impact to the policy of managing CSR/PKBL in Lampung and it also failed to implemented.

Kata Kunci : Dialog, Kepentingan dan Persepsi Antar Aktor, Kebijakan Pengelolaan CSR/PKBL.