TINJAUAN PEMBATALAN PENETAPAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA DAN RISALAH LELANG YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT LELANG KELAS II MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 531 K/TUN/2002)

I GEDE WIRA NEGARA, Dwi Haryati, S.H., M.H

2014 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penetapan surat perintah penyitaan barang sitaan (SPPBS) yang dikeluarkan oleh PUPN sudah tepat atau tidak digugat di pengadilan tata usaha negara, dan untuk mengetahui dan memahami risalah lelang yang dikeluarkan oleh pejabat lelang kelas II dapat dibatalkan tidak melalui pengadilan tata usaha negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dengan teknik studi dokumen, kemudian data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dianalisa secara kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Gugatan penggugat dalam sengketa No 531 K/TUN/2002 kurang tepat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena SPPBS tersebut berasal dari adanya perjanjian kredit macet bank pemerintah yang isinya tunduk pada perbuatan hukum perdata yang nantinya mengakibatkan adanya pelaksanaan lelang jual-beli secara perdata, yang juga merupakan pengecualian dari Pasal 2 huruf a Undang-Undang PTUN, dan SPPBS belum bersifat final karena masih memerlukan tindak lanjut keputusan instansi lain yaitu kantor lelang negara yang dituangkan dalam risalah lelang, SPPBS tidak menimbulkan akibat hukum apapun lagi bagi penggugat karena tidak ada peralihan hak milik obyek jaminan hutang kepada orang lain, maka gugatan lebih tepat diajukan ke pengadilan umum dalam hal ini pengadilan negeri karena isinya berupa sengketa kepemilikan perdata yang merupakan kewenangan peradilan umum. Risalah lelang yang dikeluarkan oleh pejabat lelang kelas II tidak dapat dibatalkan melalui pengadilan tata usaha negara, karena risalah lelang tidak memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara secara sempurna, terutama pada unsur obyek keputusan tata usaha negara, dimana risalah lelang berisi berita acara dalam pelelangan yang mengandung muatan hukum perdata tentang adanya jual beli secara pedata, yang merupakan pengecualian dari Pasal 2 huruf a Undang-Undang tentang peradilan tata usaha negara sehingga pengajuan gugatan tentang risalah lelang lebih tepat diajukan ke peradilan umum.

This research was intended to identify and understand whether decision of confiscation order letter over confiscated goods (SPPBS) issued by PUPN is appropriate or not being sued in administrative court and to identify and understand auction report issued by class II auction official that can be cancelled through state administrative court. This research used normative juridical approach. Data used in this research is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary law material. The data is collected through library study with documentary study technique. Primary data obtained from interview with informant was analyzed qualitatively with descriptive method. The result indicated that plaintiff’s suit in dispute number 531 K/TUN/2002 is less appropriate submitted to administrative court because decision of SPPBS come from unpaid credit agreement from state-owned bank that its content subject to civil law action that lead to auction in civil procedure, which is exemption of Article 2 paragraph a of Law on PTUN. SPPBS is not final because it requires follow up from other institution that is state auction office presented in auction report. SPPBS did not lead to legal effect for plaintiff because there is no transfer of right of collateral object to others. Therefore, the claim should be better sent to district court because its content is dispute on civil ownership that is under authority of district court. Auction report issued by class II auction official cannot be nullified through state administrative court, because the auction report did not meet perfectly elements of state administrative decision, particularly elements of state administrative decision object, in which auction report contain minute of auction containing civil law on civil sell-buy transaction, which is exemption from article 2 paragraph a of Law on PTUN so the claim should be better sent to general court.

Kata Kunci : SPPBS, Risalah Lelang, PTUN