ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKT]NTANSI BADAN LAYANAN UMUM (studi kasus PTN BLU X)
Ristina Rahmawati, Muhammad Sulaiman, ST, MT, D.Eng
2013 | Tesis | S2 MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGIBadan Layanan Umum (BLU) merupakan entitas pelaporan yaitu unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Peraturan tentang laporan keuangan BLU masih sangat umum, sehingga BLU yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda mengalami kesulitan dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang digunakan PTN BLU X untuk menyusun laporan keuangan dengan kebijakan akuntansi yang terdapat dalam PMK No 76 Tahun 2008. Selain itu penelitian ini untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi penyusunan laporan keuangan serta mengidentifikasi dan menjelaskan kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi berperan serta dan dokumen. Untuk menganalisis data yang telah diperoleh, digunakan metode diskriptif analisis. Hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian kebijakan akuntansi PTN BLU X dengan PMK N0 76 Tahun 2008 secara umum adalah cukup sesuai dengan nilai 77,61%. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan PTN BLU X sudah mengacu kepada Pedoman Sistem Akuntansi PTN BLU X. Kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan laporan keuangan antara lain belum mampu mengklasifikasikan biaya menjadi biaya layanan dan biaya administrasi umum, sistem informasi keuangan yang belum terintegrasi, kesulitan dalam menghitung nilai perolehan aset tak berwujud yang berupa HAKI.
Badan Layanan Umum (BLU) is a financial report scheme for Public Services Unit as part of government system, which consist of one or more accounting entities that according to law has the responsibility to deliver the following financial reports: balance sheet, activity report, cash-flow report, and other financial notes. Rules on the implementation of BLU financial report scheme is still on the general level, affecting to some difficulties in its implementation, since each public service units under the government has varied characteristics. This research aimed to measure the suitability of financial policy applied by University X as one of BLU universities in making its financial report with the accounting policy explained in PMK/ Financial Minister Decree No 76 year 2008. This research also aimed to picture and analyzes the implementation of financial report as well as identifying and explaining the obstacles in making the financial report. This research is done using the qualitative method. The data for the research is collected through active observation and document collection. In analyzing the data, descriptive analysis method is used. The result of data analysis shows that the rate of suitability between the accounting policy applied by university X using the BLU financial report scheme, compared to the accounting policy explained in PMK/ Financial Minister Decree No 76 year 2008 is 77,61%. The implementation of financial report of university X already referred to the guidance of accounting system of the university. Some of the obstacles in making the financial report in accordance to BLU Financial report scheme are the classification of fee which consist of service fee and general administration fee is not yet accommodate, financial information system which is not yet integrated, and difficulties in calculating the intangible assets such as intellectual property.
Kata Kunci : Badan Layanan Umum, BLU Accounting Policy, BLU Financial Report, Badan Layanan Umum, Kebijakan akuntansi BLU, Laporan Keuangan BLU