KEBIJAKAN MEDIA LUAR RUANG INDONESIA (Studi Kasus Kebijakan Komunikasi Reklame 56 & 57 Tahun 2010 di Kota Surabaya)

Rendy Pahrun Wadipalapa, Dr. phil. Ana Nadhya Abrar M.E.S

2014 | Tesis | S2 Ilmu Politik/Ilmu Komunikasi

Kebijakan komunikasi media luar ruang merupakan kebijakan yang dalam penyusunannya sangat problematis, baik dari segi rencana desain penyusunan, posisi dan kewenangan aktor-aktor yang menyusun, hingga substansi yang menjadi keluaran/outputnya. Kasus di Surabaya dapat dijadikan contoh ideal berdasarkan dua hal. Pertama, digugatnya kebijakan Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya nomor 56 dan 57 tahun 2010 mengenai reklame hingga mendatangkan ancaman pemakzulan (impeachment) pada Walikota Surabaya sebagai eksekutif. Kritik kebijakan media luar ruang dengan implikasi pemakzulan ini, barulah pertama kali terjadi di Indonesia. Kedua, kebijakan media luar ruang tersebut digugat karena dinilai cacat dalam penyusunannya. Dari dua hal ini dapat ditarik dua pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 56 Tahun 2010 dan Perwali Nomor 57 Tahun 2010, serta bagaimana dinamika proses kebijakan Perwali Surabaya Nomor 56 Tahun 2010 dan Perwali Nomor 57 Tahun 2010? Melalui metode studi kasus, penelitian ini berupaya mengelaborasi kebijakan penyusunan dan dinamika dari produk hukum reklame di kota Surabaya. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan kesenjangan antara idealisasi penyusunan Perwali dengan praktiknya. Tendensi Perwali 56 dan 57 juga mengarah langsung pada target ekonomi PAD Surabaya, yang pada sisi yang sama memperlihatkan kepentingan ekonomi dan politik sekaligus. Temuan lainnya adalah keterlibatan elite politik DPRD yang menjadi bagian langsung dari korporasi media luar ruang di Surabaya yang punya kepentingan intens pada substansi dan desain dari draft Perwali 56 dan 57. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan komunikasi dalam bentuk peraturan daerah yang mampu memberikan kejelasan posisi dan kewenangan antara eksekutif dan legislatif. Disamping itu, penting pula dibuat peraturan walikota/daerah yang mengatur aspek estetis-etis media luar ruang, serta model kebijakan media luar ruang yang memiliki perspektif ruang publik komunikasi sehingga yang dikedepankan tidak sekedar capaian ekonomi belaka, melainkan juga kepentingan publik.

Outdoor media communication policy was developed with very problematic, in terms of design plans, authority of the actors that make up , and the substance of regulation itself . Case in Surabaya can be used as an ideal example based on two things . First , the Mayor Regulation (Perwali) of Surabaya—numbers 56 and 57 in 2010 on billboards—finally bring the threat of impeachment in Surabaya Mayor as the executive. This is the first time in Indonesia, when communication policy‟s controversy can deliver an impeachment action. Second , the outdoor media policy sued because it is considered a defect in the formulation. These two things can be drawn in two research questions, how the preparation and formulation of Regulation Mayor ( Perwali ) Surabaya No. 56 of 2010 and Perwali No. 57 of 2010 , as well as how the dynamics of the policy process in that formulation? Through the case study method , this research seeks to elaborate the dynamics of policy formulation and legislation billboards in Surabaya. The results of this study demonstrate the gap between the idealization Perwali preparation with practice. Perwali 56 and 57 also leads directly to the economic targets of PAD Surabaya, which at the same time show the political and economic interests . Another finding is the involvement of the political elite that become part of outdoor media corporations in Surabaya. There is needed communication policies—in the form of local regulations—that can provide clarity and position of authority between the executive and the legislative. In addition, it is also important regulation of aesthetic-ethical aspects of outdoor media and outdoor media policy model which has the perspective of public space communication that does not put forward a mere economic outcomes, but also the public interest.

Kata Kunci : media luar ruang, reklame, Perwali 56 dan 57 kota Surabaya, ekonomi politik.