WANPRESTASI PENGEMBANG TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN TIMOHO GRIYA LARAS

Tri Asih Wahyudiati, Prof. Sudjito SH.Msi.

2014 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Dalam rangka pemerataan pembangunan perumahan, pemerintah memberikan kepercayaan kepada pihak swasta dalam mengembangkan perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman dan serasi, baik secara tunai maupun melalui fasilitas kredit pemilikan rumah, sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman. Masalah perumahan merupakan gejala umum yang terjadi di seluruh dunia, tidak saja di Negara-negara yang berkembang tetapi juga terjadi di negaranegara yang sudah maju. Pembangunan rumah-rumah baru setiap tahunnya belum dapat mengimbangi pertambahan penduduk yang terjadi sebagai akibat pertambaahan alamiah maupun yang berasal dari arus urbanisasi. Semakin mendesaknya kebutuhan dewasa ini menyebabkan pemerintah sekarang lebih menggalakkan penanganan pembangunan perumahan yang ditujukan bagi rakyat banyak yang memenuhi aspek-aspek social, ekonomi, keamanan, dan kesehatan. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatife, yaitu penelitian yang mengutamakan kepada penelitian lapangan untuk memperoleh data skunder, guna melengkapi dan menunjang data primer. Tuntutan yang diajukan oleh para konsumen Perumahan Timoho Griya Laras Jogjakarta yang merasa dirugikan karena belum mendapatkan sertifikat yang seharusnya sesuai perjanjian terhadap PT. Ciptagraha Nusalaras selaku pengembang akhirnya dapat terpenuhi walaupun memakan waktu yang cukup lama. Ketidakseimbangan kedudukan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen telah menimbulkan posisi tawar yang lemah bagi konsumen. Hal ini memicu semakin banyaknya complain baik barang dan jasa. Pemerintah telah memberlakukan UU Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun demikian upaya perlindungan terhadap kepentingan konsumen tetap tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa adanya kesadaran dan peran serta dari konsumen itu sendiri.

In order to get even distribution of housing development, the government relied the private sector to perform the housing and settlement development that was proper, health, save and compatible, cashly or performed through the facility of credit of house ownership, according to the article 1 of law number 4 year of 1992 about Housing and Settlement. Problem of housing was a general phenomena occurred in the entire world, not just found in the developing countries but also found in the developed countries. Annually, the development of new houses could not yet balanced to the people growth that happened as the consequence of growth naturally or that caused of the urbanization flow. The actual needs of today have made the current government to conduct the housing development for people that reached the aspects of social, economy, save, and health. This study would be conducted using the method of juridical normative, a method featuring in the literature study to get the primary data, and it would be conducted the field study to get the secondary data. Finally, the demand proposed by the consuments of Perumahan Timoho Griya Laras Yogyakarta who felt that they were lost out by Ciptagraha Nusalaras, Ltd. as the developer, in case of they did not get the certificate, were fixed although it needed a long time. The disequilibrium of the position of rights and duty between the business agent and the consument has created the weak bargaining position for the consument. It stimulated the more complaints about goods and services. The government has enacted the law number 6 year of 1999 about the consument protection. Nevertheless, the efforts to protect the consument interest would not work effectively without the existence of the awareness and the contribution of the consuments themselves.

Kata Kunci : Wanprestasi – Pengembang – Konsumen