KONSTRUKSI KELEMBAGAAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI ALAS PURWO

Tri Atmojo, S.Hut, M.T, Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc

2014 | Disertasi | S3 Ilmu Kehutanan

PP 6/2007 memandatkan transformasi TN menjadi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), termasuk Balai TN Alas Purwo (BTNAP). Penelitian ini dimaksudkan mengisi transformasi kelembagaan tersebut karena KPHK Alas Purwo masih menggunakan konstruksi kelembagaan TN. Tujuan penelitian ini adalah : (1) mendapatkan data dan penjelasan tentang identifikasi variabelvariabel pembangunan lembaga dan stakeholder KPHK di BTNAP, (2) mendapatkan data dan penjelasan mengenai pengaruh karakteristik individu, kepemimpinan transformasional dan persepsi tentang disain organisasi terhadap sikap good forestry governance (GFG), (3) merumuskan prioritas relasi stakeholder, prinsip GFG dan aktivitas relasi BTNAP, (4) membuat konstruksi disain kelembagaan dan kebutuhan peraturan pelaksanaan KPHK. Penelitian dilaksanakan bulan November 2011 s.d April 2012 menggunakan pendekatan studi kasus. Analisa data menggunakan analisa univariat, multivariat, analitycal hierarkhi process dan yuridis normatif. Temuan penelitian menunjukkan variabel-variabel pembangunan lembaga yaitu disain organisasi, sikap GFG, kepemimpinan transformasional, karakteristik individu dan pendanaan tidak menempati kategori terbaik dan memerlukan perbaikan sebagai prasyarat transformasi BTNAP menjadi KPHK yang inovatif. Lembaga KPHK didisain bersifat organis adaptif untuk mengantikan sifat birokrasi mekanistik. Karakteristik individu berpengaruh terhadap manifestasi GFG sebagai doktrin KPHK dan menjadi elemen utama transformasi kelembagaan. Karakteristik individu yang mumpuni akan digerakkan oleh kepemimpinan transformatif yang mampu melakukan empowerment terhadap seluruh personil KPHK. Pendanaan akan menggunakan dana pemerintah dan green partnership untuk mewujudkan kemandirian lembaga. Konstruksi KPHK adalah lembaga multi aktor yang berbasiskan kemitraan. Masyarakat dan Ditjen PHKA menjadi kekuatan utama untuk mengawal proses governance. Norma kepastian hukum dan ekologi menjiwai proses governance dan dijalankan sinergis dengan norma sosial ekonomi, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai panduan operasional KPHK. Indikator utama keberhasilan kelembagaan adalah KPHK Alas Purwo menjadi patron dari stakeholder dan mampu menjadi model KPHK di Indonesia. Untuk menjalankan KPHK tersebut, harus dilakukan revisi terhadap UU No.5/1990, UU No.41/1999, PP 28/2011 dan pembuatan Permenhut KPHK yang berisi tentang disain organisasi, SDM, NSPK, pendanaan, kemitraan dan indikator keberhasilan kelembagaan.

PP 6/2007 mandates the National Park transformation into Conservation Forest Management Unit (CFMU), including Alas Purwo National Park (APNP).This study is intended filling the institutional transformation because CFMU still using institutional construction of APNP . This research aimed to : (1) provide data and explanation of the current state of institution-building variables of CFMU and stakeholder in APNP, (2) obtain data and explanation about influence of the individual characteristic, transformational leadership, and perception of design organization with attitude of good forestry governance (GFG), (3) obtain the data and an explanation, firstly stakeholder management in APNP, secondly stakeholder relations priorities, thirdly priorities of the principles of GFG, (4) make the construction of institutional design and implementation of regulatory requirements Alas Purwo CFMU. Using case study, this study was conducted between November 2011 and May 2012. We perform data analysis with univariate, multivariate, Analitycal Hierarkhi Process and normative. The research result show that variables of design organization of APNP, GFG attitude, transformational leadership, individual characteristics and funding do not reach the best categories and need improvement as a prerequisite to become innovative CFMU. CFMU institutions are designed organically to replace the mechanistic bureaucracy. Individual characteristics influence the attitude of GFG as CFMU doctrine and become a major element of institutional transformation. Individual characteristics will be driven by transformative leadership that able to perform empowerment of all personnel. Funding is going to use government funds and green partnership to manifest the independence of the institution. CFMU construction is a multi partnership organizations. PHKA and society become a major force to guard the process of governance. Law certainty and ecological norms animates the process of governance and executed synergistically with socioeconomic norms, transparency, participation and accountability as an operational guide of CFMU. The main indicators of institutional success is Alas Purwo CFMU become patron of stakeholders and is able to be model of CFMU in Indonesia. For running the CFMU, we should revise UU No.5/1990, UU No.41/1999, PP 28/2011 and should make the Permenhut of CFMU which consist of organization design, HRD, NSPK, funding, partnerships and indicators of institutional succes.

Kata Kunci : kelembagaan, KPHK, GFG