KENDALI BIAYA KEBIJAKANJAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

PANSUNU PERWITASARI, Dr. Ambar Widaningrum, MA

2014 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Jaminan persalinan (jampersal) merupakan kebijakan pengembangan dari Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dengan memberikan jaminan persalinan bagi semua kehamilan/persalinan, khususnya bagi warga masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan. Sesuai PerMenKes Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 maka tata kelola dan pertanggungjawaban Jampersal dilakukan dengan menggunakan tarif paket Indonesia Case Base Group (INA-CBGs), dimana klaim yang dibayar tidak berdasar fee for service sesuai tarif rumah sakit namun berdasarkan Diagnostic Related Group (DRG) atau Case Mix Group (CBG). Perbedaan tarif pelayanan dengan klaim Jampersal dimungkinkan dapat menimbulkan selisih harga yang menguntungkan atau merugikan bagi rumah sakit; sebagaimana RSUD Kota Yogyakarta yang saat ini masih menggunakan Tarif Perwal Kota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 sehingga dikhawatirkan semakin tinggi selisih real cost dengan klaim Jampersal mengingat inflasi yang terus meningkat dan kenaikan harga obatobatan/ medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan kendali biaya Jampersal di RSUD Kota Yogyakarta, yaitu sejauh mana proses managed care dilakukan dengan mencari penyebab terjadinya proses klaim yang lambat serta mengevaluasi kemungkinan adanya human error mulai dari tahapan ketelitian dan kelengkapan data pasien, administrasi klaim, dan clinical pathways. Aspek kepemimpinan sangat mempengaruhi keberhasilan kendali biaya bagi setiap pejabat struktural dalam melaksanakan kontrol terhadap sumber dana. Lebih lanjut aspek manajerial juga mencerminkan pemahaman akan kendali biaya dan proses koordinasi antar unit/bidang; sehingga akan berlanjut dalam pelaksanaan tugas para staf di bawahnya (aspek operasional). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pejabat struktural di RSUD Kota Yogyakarta memahami kendali biaya dan masih lemahnya kontrol terhadap sumber dana. Monitoring langsung dari direksi ternyata juga tidak dilaksanakan secara kontinyu. Akibatnya timbul masalah klasik yang terus berulang yaitu lambatnya proses administrasi serta verifikasi klaim hingga mengakibatkan terjadi penumpukan piutang klaim. Permasalahan ini harus segera diatasi mengingat semakin dekat pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional pada 1 Januari 2014, dimana pelayanan kesehatan dilaksanakan secara asuransi/jaminan kesehatan.

Delivery insurance policy (Jampersal ) is a development policy of the Community Health Insurance Program (Jamkesmas) with guaranteed delivery for all pregnancy or childbirth, especially for the people who do not have health insurance. As Regulation of the Minister of Health No. 631/MENKES/PER/III/2011 the governance and accountability of Jampersal done using package rates Indonesia Case Base Group (INACBGs), where the claims are paid based on fee for service is not appropriate hospital rates but based on Diagnostic Related Group (DRG) or Case Mix Group (CBG). Different rates Jampersal possible service with the claim could cause the price difference is beneficial or detrimental for hospitals; RSUD Kota Yogyakarta are currently use Major Regulation (Perwal) No. 104 Tahun 2009 that concern the higher the difference between the real cost of the claim Jampersal considering inflation continues to rise and increases in the price of medical drugs. This study aims to determine how the implementation of Jampersal cost control in RSUD Kota Yogyakarta, the extent to which managed care process is done by finding the cause of the slow claims process and to evaluate the possibility of human error ranging from stage accuracy and completeness of patient file, claims administration, and clinical pathways. The leadership aspects greatly affect the success of cost control for any structural officials in carrying out control over the source of funds. Further managerial aspects are also reflected an understanding of cost control and coordination process between the units/areas; thus will continue in the performance of duties of the staff under him (operational aspects). The results showed that not all structural officials in RSUD Kota Yogyakarta appreciate about cost control and still have a the lack of control for the source of funds. Direct supervision of directors was also not carried out continuously. That places the classic recurring problem is the slow process of verification of claims administration as well as to result in the accumulation of debt claims. This problem must be overcome given the closer the implementation of National Health Insurance (universal coverage) on 1 January 2014, which all health service will be implemented by health insurance.

Kata Kunci : Kebijakan Kesehatan, Jaminan Persalinan (jampersal), Managed care, Kepemimpinan, Kendali biaya