EVALUASI PROGRAM SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH (SeHAT) NELAYAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010

NOOR ICHSAN, Dr. Nunuk Dwi Retnandari

2014 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Penelitian ini mengkaji tentang Kebijakan Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2010. Apakah kebijakan ini telah benar-benar dapat merubah tanah yang tadinya modal pasif menjadi modal aktif sehingga meningkatkan akses permodalan nelayan serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat keberhasilannya. Kebijakan sertifikasi hak atas tanah nelayan tahun 2010 merupakan kebijakan yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam upaya meningkatkan akses modal nelayan untuk peningkatan skala usaha dan pengembangan ekonomi produktif lainnya. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil. Namun dalam kenyataannya banyak mengalami kendala baik dalam pelaksanaan maupun dalam pencapaian tujuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi serta dengan mengkombinasikan teknik pengumpulan data tersebut. Sementara lokasi penelitian dilakukan pada tiga kelompok nelayan di tiga desa dan tiga kecamatan yang berbeda yaitu Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari, Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari dan Desa Girikarto Kecamatan Panggang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, walaupun banyak kendala, tahapan pra dan sertifikasi telah dilakukan dengan baik. Sertifikasi pada 100 bidang tanah telah mengubah tanah-tanah tersebut menjadi modal aktif. Ada tahapan sertifikasi yang belum dilaksanakan, yaitu tahap pasca sertifikasi dikarenakan tidak adanya tindak lanjut dan ketiadaan anggaran. Pemanfaatan sertifikat sebagai akses modal berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, namun dapat dikatakan bahwa sebagian besar nelayan peserta telah memanfaatkan sertifikat tanah yang diterimanya untuk mengakses modal. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan program sertifikasi hak atas nelayan di Kabupaten Gunungkidul adalah: 1) Sumberdaya meliputi sumberdaya manusia pelaksana dari kabupaten hingga pemerintah desa; dan anggaran pelaksanaan yang hanya sampai tingkat propinsi; 2) Struktur Birokrasi meliputi komunikasi antar lembaga secara vertikal dan horisontal, dan mekanisme kerja yang melibatkan birokrasi pusat, daerah, hingga target groups; 3) Lingkungan sosial target groups meliputi keaktifan kelompok sebagai perantara antara pelaksana kabupaten hingga desa, dan realisasi peserta yang berbeda antar lokasi; dan 4) Disposisi pelaksana meliputi respon yang cukup tinggi terhadap keberhasilan program dan pemahaman implementor yang sudah memadahi.

This article examines the policy of right certification of fishermen‟s land in Gunungkidul Regency in 2010. Whether this policy has actually can change the fishermen‟s land that had been passive capital into active capital so as to improve access of endeavor capital of fishermen and what the factors that affect any level of its success. It is the first policy conducted by the Gunungkidul Government in an effort to boost access of endeavor capital of fishermen to enhancement of business scale and other productive economic development. The goal ultimately is to improve the welfare of small fishermen. But in reality many experienced problems both in implementation and in the achievement of goals. The method used in this research is descriptive qualitative method. Data was collected by observation, interviews, and documentation as well as by combining all three techniques of data collection. While the location of the research conducted on three groups of fishermen in the three villages on the three different districts namely Kemadang Village in Tanjungsari District, Kanigoro Village in Saptosari District and Girikarto village in Panggang District. The results showed that, despite many obstacles, the pre and certification stage has been done well. Certification on 100 land parcels have transformed the land into active capital. However, there is one most important of certification stage has not implemented yet, the post-certification stage has not implemented yet because there is no follow-up and lack of budget. The utilization of land certificate to access of endeavor capital as different from one group to the other groups, but it can be said that most of the fishermen participants who had received land certificate have been utilize it to access of endeavor capital. The factors that influence the level of success of the policy of right certification of fishermen‟s land in Gunungkidul Regency in 2010 are: 1) Resources include human resources of executor from the the district until to the village government, and budget execution which just until to the provincial level; 2) Bureaucratic Structure includes inter-agency communication vertically and horizontally, and the standard operating procedures involving the central bureaucracy, regions, up to the target groups; 3) The social environment includes the the liveliness of the target groups as an intermediary group between districts executive team until villages, and realization of participants that vary from one group to other groups; and 4) Disposition include a high response to the success of the program and the sufficient understanding from the executor.

Kata Kunci : policy evaluation, policy of right certification of fishermen’s land, access of endeavor capital