analisis terhadap pengangkatan anak oleh orang Islam di Pengadilan Negeri

afika hersany, Hartini, S.H., M.Si.

2014 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui: (1) alasan Pengadilan Negeri masih menerima dan memeriksa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh orang Islam, padahal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang dalam menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam; (2) Akibat hukum yang timbul antara orang tua angkat dan anak angkat dengan adanya penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris, yaitu mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum yang bersifat deskriftif analisis dengan tujuan untuk mengetahui pengangkatan anak oleh orang Islam di Pengadilan Negeri. Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dan narasumber. Sedangkan data sekunder digali dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan atau penetapan hakim yang terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1) Pengadilan Negeri masih berwenang untuk mengadili permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh orang Islam karena para pemohon menghendaki pengangkatan anak dilakukan berdasarkan hukum adat, yang mana berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Khusus dan Perdata Umum bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh orang Islam dimaksudkan untuk memposisikan anak angkat sebagai anak kandung dan berhak mewaris. Selain itu peraturan perundang-undangan yang ada tidak menghapus kewenangan Pengadilan Negeri secara tegas dalam memeriksa dan memutuskan perkara pengangkatan anak oleh orang Islam di Pengadilan Negeri. (2) Akibat hukum yang timbul mengikuti aturan hukum adat yang berlaku; ada pengangkatan anak yang mengakibatkan hubungan antara anak angkat dan orang tua kandung terputus, sebaliknya antara anak angkat dan orang tua angkat tersebut ada hubungan saling mewaris. Ini antara lain terlihat pada penetapan Pengadilan Negeri Kotabumi No. 08/Pdt.P/ 2013/ PN.KB. Selain itu, ada pula beberapa penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri yang tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua kandung, tetapi anak angkat berhak mewaris dari orang tua kandung dan orang tua angkat. Hal terakhir terlihat pada Penetapan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 85/ Pdt.P/ 2012/ PN.Ta dan Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 05/ Pdt.P/ 2012/ PN. Mkt.

This research aims to determine : ( 1 ) the reasons of the District Court is still receiving , examine , and granted the application of adoption filed by Moslem, in which, Act Number 3 Year 2006 related to Religious Courts stated that religious court was authorized to receive , examine , and adjudicate the application of adoption based on Islamic law , (2 ) the legal consequences that arise between the foster parents and the foster child with the stipulation of adoption by the District Court This study uses empirical juridical approach , which examines the implementation of the legal provisions which is descriptive analytic in order to understand adoption by Moslem in the District Court . The data used for this study are primary data and secondary data . The primary data obtained through interviews with respondents and interviewees . While secondary data explored from primary legal materials in the form of legislation and decision / determination of the judge concerned. The data obtained and analyzed qualitatively . Based on the research it can be seen that : ( 1 ) the District Court is competent to adjudicate the application of adoption filed by Moslem because the applicants wants adoptions carried out by customary law , which is based on Book II Guidance for Technical Administration and Special Civil Court and General Civil Court that the application for adoption filed by Muslims was intended to give position for adopted child as a natural child and heir entitled . Beside that, the existing legislation does not strictly omit the authority of the District Court for examining and decide the case of adoption by Moslem in the District Court . ( 2 ) The legal consequences that arise following the rules of customary law , there are adoptions which resulted in removal of the existing relationship between the foster child and the biological parents, and between the foster child and the foster parents entitled inheritance , As in the Stipulation of Kotabumi District Court Number 08/Pdt.P / 2013 / PN.KB , In addition , there are also some stipulations of adoption in the District Court which are not cut the relationship between foster child and the biological parents off , but the foster children have the right to inherit from both the biological parents and the foster parents .

Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Orang Islam, Pengadilan Negeri.