PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA KARTU KREDIT (CARD HOLDER) DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE (TRANSAKSI KOMERSIAL ELEKTRONIK) DI MAKASSAR.
FADHILAH ABDULLAH, S.H., Prof. Dr. Edward O.S Hiariej., S.H. M.Hum
2014 | Tesis | S2 Magister KenotariatanKegiatan perdagangan di masyarakat telah berkembang sangat pesat. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya dengan berkembangnya teknologi yang berbasis internet yang dikenal dengan nama e-commerce. E-commerce merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli, media yang dipergunakan adalah internet. Kondisi tersebut di satu sisi sangat menguntungkan konsumen, karena mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan barang dan jasa, tetapi di sisi lain pelanggaran akan hak-hak konsumen sangat riskan terjadi karena karakteristik e-commerce yang khas. Maka dari itu sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce khususnya mengnai transaksi elektronik yang dilakukan oleh konsumen pengguna kartu kredit dan produsen pelaku usaha. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dengan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi e-commerce, serta peraturan mengenai Informasi dan Transaksi Komersial Elektronik yang diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2008. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam tesis ini diangkat dua permasalahan yaitu pertama bagaimana perlindungan konsumen pengguna kartu kredit dalam transaksi e-commerce dan bagaimana penyelesaian permasalahan antara konsumen pengguna kartu kredit dengan pelaku usaha dalam transaksi e-commerce. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, karena merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan pertama bahwa UUPK, UU ITE serta pengaturannya yaitu PP PSTE telah mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kartu kredit. Kedua bahwa permasalahan yang timbul antara konsumen pengguna kartu kredit dengan pelaku usaha, dapat di selesaikan melalui jalur Litigasi dan Non litigasi.
Commercial activities of the society have grown very rapidly. It is the only one affected by the development of Internet-based technology that is known as ecommerce. E-commerce is a form of trading having the distinctive characteristic of trade that crosses state lines, without any meeting between the seller and buyer, but with the media internet instead. Such a condition in a very profitable side of the consumer with many options to get goods and services, but on the other hand, it would be a violation of consumer rights as a very risky place because the characteristics of a typical e-commerce itself. So, from the very needed legal protection to consumers in e-commerce transactions, especially on electronic transaction is made by the consumer credit card users and producers actors. Consumer protection laws against them are organized by Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. This law is expected to guarantee the legal certainty of transactions for consumer of e-commerce, as well as rules on Information and Electronic Transactions set forth in Law No. 11 Year 2008. In connection with this, in this thesis raises two issues: First, how is consumer protection law of card holder in e-commerce transaction and how to how is to solve the problem between consumers and producers of consumer credit card business actors in e-commerce transactions. The methodology used in this study is empirical normative approach, as the research on the enforcement of laws or the implementation of normative legal provisions in action at all certain legal events occurring in the community. Based on the above discussion, our results can be concluded that the first UUPK, UU ITE and than PP PSTE protected to be consumers card holder. Second the problems that arise between consumers and producers of consumer credit card business actors to be acces litgation and non litigation.
Kata Kunci : :perlindungan konsumen, Pengguna Kartu kredit, E-commerce.