ii ANALISIS TINGKAT HAK DAN AKSES DALAM PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) DI DESA DAGANGAN, KABUPATEN MADIUN

EGA PRADIPTA ARMANDA, Dr. Ahmad Maryudi, S.Hut., M.For

2014 | Skripsi | MANAJEMEN HUTAN

Sejak Orde Baru, pemerintahan lebih mengutamakan sentra-sentra pertumbuhan di pusat-pusat kota. Pembangunan yang tidak merata akan berujung pada tidak meratanya pertumbuhan ekonomi yang masih terpusat di wilayah tertentu dan melibatkan orang-orang tertentu saja sehingga menciptakan kemiskinan di daerah tertinggal. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam kehutanan sosial adalah upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat sekitar hutan dengan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Salah satu cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan dibukanya akses terhadap hutan kepada masyarakat melalui program PHBM. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat hak dan akses masyarakat sebelum dan sesudah program PHBM. Penelitian ini dilakukan di LMPSDH Wana Salam, Desa Dagangan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei. Pengambilan data dengan wawancara menggunakan kuisioner, observasi lokasi dan pengambila data sekunder. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat hak masyarakat Desa Dagangan atas sumberdaya hutan meningkat, yang dahulu sebelum adanya PHBM hanya berupa hak akses dan pemanfaatan, sesudah adanya PHBM mulai bertambah dengan hak pengelolaan, pencegahan dan alineasi. Tingkat akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan setelah adanya PHBM mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi pada akses ilegal yang mengindikasikan kesadaran masyarakat akan hutan lestari sudah ada sedangkan untuk akses legal terjadi peningkatan

During the New Order regime, the government more prioritized development of urban centers than rural development. Unequal development leads to unequal economic growth which is concentrated in the urban, and leaves rural areas less developed. One of the objectives to be achieved in community forestry is poverty aleviation of forest people by improving their social welfare. Social welfare improvement could be achieved through grand thing more access to the forest through PHBM program. The objective of this research is to comprehend community rights and access levels before and after PHBM program. The research aimed to compare access levels before and after the implementation of PHBM. This research was conducted in LMPSDH Wana Salam, Dagangan Village, Madiun District. This research was approach through quantitative research with survey method. Data were collected through interviews using questionnaire, observations, and collection of secondary data. Quantitative descriptive analysis method was employed for data analysis. The results of the research indicate that levels of community rights in Dagangan Village over forest resources increase. Prior to the implementation of local people head to types of rights: access and utilization rights. However, the ability of the people to access the forests declines to a certain degree. The declines related to the deminishing forest practices deemed to as illegal.

Kata Kunci : kehutanan sosial, hak, akses