PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DI KABUPATEN BARITO KUALA DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

IDA FITHRIANI, Dwi Haryati, SH, MH

2014 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan PPAT di Kabupaten Barito Kuala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan metode wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur dan perundang-undangan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara induktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan PPAT di Kabupaten Barito Kuala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berkaitan dengan kewenangannya menandatangani akta harus didahului dengan adanya bukti pembayaran pajak BPHTB. Peranan tersebut berupa bantuan yang diberikan PPAT kepada wajib pajak dengan cara menghitung, membayar dan melaporkan pajak tersebut. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan adalah lambatnya proses validasi pada fungsi pelayanan Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Barito Kuala. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang timbul adalah menyeleksi kelengkapan dokumen sebelum divalidasi dan mensosialisasikan hambatan kepada wajib pajak agar dapat dipenuhi apa yang menjadi permintaan fungsi pelayanan serta meminta bantuan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin dan Kantor Pertanahan Barito Kuala apabila terdapat perbedaan mengenai dokumen yang disampaikan.

The aims of this study are to find out the role of Land Deed Official in Barito Kuala Regency in the implementation of Regional Regulation Number 1 Year of 2011 on The Land and Building Acquisition Cost, constraints encountered in the implementation, and the efforts done to overcome them. The study was conducted using an empirical legal research method. The data used were primary data and secondary data. The former was the data directly obtained from the field using an interview technique, while the latter was obtained from literatures and legislations. The data collected were analyzed by a qualitative method with conclusions drawn in an inductive manner, i.e. to draw conclusions from specific facts to general aspects. Results of study indicate that the role of the Land Deed Official in Barito Kuala Regency in the implementation of Regional Regulation Number 1 Year of 2011 on The Land and Building Aqcuisition cost was closely associated with the fact that the authority of undersigning the Land Deed should be preceeded by the proof of land tax payment as Fees for Acquisition of Rights to Lands and Buildings. The role of the Land Deed Official was to help the taxpayer in calculating, paying, and reporting the tax. The constraints encountered in the field were the slow validation process in a service function of the Local Revenue Office in the Local Financial and Property Management of Barito Kuala Regency. The efforts to overcome the constraints were to select the completeness of documents required before being validated, to socialize the constraints to the taxpayer in order that the requirements asked by the service function can be met, and to seek assistance to the Regional Tax Service Office of Banjarmasin and the Land Office of Barito Kuala Regency if any differences in the documents submitted were found.

Kata Kunci : Peranan, PPAT, BPHTB