DILEMA PENGELOLAAN PAJAK PARKIR WILAYAH SUB URBAN Fenomena Negara Bayangan Dan Pasar Gelap Pajak Parkir Banguntapan Bantul

CELLY CICELLIA, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP

2013 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

Penelitian ini secara empiris ingin menunjukkan bahwa pengelolaan pajak parkir yang sekilas terlihat sebagai ranah kebijakan prosedural-administratif tidak pernah bisa lepas dari fenomena kehadiran negara bayangan dan pasar gelap yang sangat problematis bagi pengelolaan keuangan daerah. Belum mampunya pajak parkir berperan sebagai sumber pendapatan dominan dalam skema pendapatan daerah akibat beroprasinya negara bayangan dan pasar gelap pada ranah pengelolaan pajak parkir menjadi dasar bagi peneliti dalam mengangkat tema ini sebagai masalah yang layak untuk diteliti. Peneliti menempatkan fenomena negara bayangan dan pasar gelap pada penyelenggaraan pelayanan pajak parkir di wilayah sub urban sebagai fokus penelitian. Pengelolaan pajak parkir di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul tahun 2008-2011 dipilih sebagai lokus penelitian dalam tesis ini. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini memuat temuan adanya 3 kelompok kepentingan dalam dalam proses pengelolaan pajak parkir Banguntapan yakni (1) kelompok formal yang terdiri dari DPPKAD Bantul, KPK Banguntapan dan wajib pajak parkir Banguntapan, (2) kelompok informal yang terdiri darp para pengusaha penitipan kendaraan yang belum tercover sebagai wajib pajak parkir Banguntapan dan aktor-aktor preman lokal yang mampu memproteksi para pengusaha dari pendataan obyek pajak parkir baru di Banguntapan, serta (3) kelompok pelaku negara bayangan dan pasar gelap pengelolaan pajak parkir yang terdiri dari kelompok formal and informal yang secara konspiratif terlibat sebagai unsur negara bayangan dan pasar gelap pengelolaan pajak parkir Banguntapan yakni KPK Banguntapan selaku street level bureaucracy, para pengusaha yang menghindari pembayaran pajak parkir, para wajib pajak yang menghindari pembayaran denda keterlambatan setoran bulanan pajak parkir, aktor-aktor preman lokal yang menjadi backing bagi pengusaha penitipan kendaraan untuk menghindari pajak serta pembiaran yang dilakukan oleh top manager dan middle manager DPPKAD Bantul. Mekanisme dikotomi pemungutan pajak parkir self assessment-flat menjadi celah awal terbentuknya negara bayangan dan pasar gelap pengelolaan pajak parkir tersebut. Upaya konspiratif serta transaksional illegal berupa pungutan liar uang rokok dari wajib pajak flat kepada KPK Banguntapan dalam penentuan nilai setoran bulanan pajak parkir flat, transaksi uang jaminan keamanan dari pungutan pajak yang diberikan oleh para pengusaha penitipan kendaraan kepada preman lokal, komunikasi, relasi serta transaksi antara preman lokal dan street level bureaucracy serta sikap acuh DPPKAD Bantul menjadi gamabaran empiris beroprasinya negara bayangan dan pasar gelap pengelolaan pajak parkir di wilayah sub urban Banguntapan. Penelitian ini sepakat dengan teori relasi institusi formal-informal Hemke dan Levitsky (2006 : 14) yang menyebutkan terbenntuknya pola relasi substitute antara institusi formal dan informal memiliki outcome konvergesi yang sama. Outcome konvergensi yang sama antar aktor tersebut dapat dilihat dari motof ekonomis tiap-tiap aktor dalam proses pengelolaan pajak parkir Banguntapan tersebut. Sebagai kelanjutan dari refleksi teoritis, tesis ini prespektif Marxis mengenai kaharakteristik wilayah sub urban sebagai wilayah yang mengalami disparitas pembangunan dengan wilayah urabna. Latar belakang kesulitan bagi pemerintah daerah Bantul untuk meningkatkan PAD maupun pendapatan pajak parkir daerah menjadi bukti factual yang peneliti temukan dalam proses penelitian. Di sisi lain meskipun telah mendukung mengenai prespektif tentang keanekaragaman kharakteristik kewilayahan sebagai dasar terbentuknya perbedaan latar belakang hadirnya negara bayangan dan pasar gelap pengelolaan pajak parkir, penelitian ini memiliki limitasi dalam memberikan seberapa jauh perbedaan kharakteristik tersebut. Hal ini dikarenakan tidak ada komparasi fenomena kehadiran negara bayangan dan pasar gelap pengelolaan pajak parkir di wilayah urban yang ditampilkan dalam penelitian ini sebagai aspek komparatif. Penelitian ini memberikan 2 rekomendasi yakni rekomendasi penelitian dan rekomendasi kebijakan. Penempatan prespektif negara bayangan dan pasar gelap sebagai patologi pengelolaan keuangan daerah dan nilai penting pemahaman kharakteristik kewilayahan dalam studi mengenai pengelolaan pajak parkir menjadi rekomendasi penelitian dalam tesis ini. Sedangkan rekomenadi kebijakan yang diberikan mencakup 3 hal meliputi : (1) dilakukannya tindakan tegas dari DPPKAD Bantul terhadap berbagai indikasi kehadiran negara bayangan dan pasar gelap yang secara empiris telah menimbulkan hilangnya potensi peningkatan pendapatan pajak di Banguntapan, perhatian lebih kepada para personil KPK sehingga mampu menjalankan peranannya sebagai street level bureaucracy pengelolaan pajak parkir, serta (3) dilakukannya ketegasan untuk mengkonversi mekanisme pemungutan pajak parkir flat ke mekanisme self assessment untuk meminimalisir peluang terbentuknya konspirasi dan transaksional illegal berbagai aktor negara bayangan dan pasar gelap.

Empirically this research is aim to show that the parking tax management at glance seen as an administrative-procedural policy domain cannot release from phenomena on the existence of problematic shadow state and black market for regional financial management. The parking tax that has not able take role as a dominant income source in regional revenue scheme as result of shadow state and black market operation on parking tax management domain has became a basis for researcher to raise this theme as a feasible problems to be observed. The researcher places shadow state and black market phenomenon in sub urban area as research focus. The parking tax management in Banguntapan Bantul in 2008-2011 selected as research locus in this thesis. By using descriptive qualitative research type, this research contain findings of 3 interested groups in process of Banguntapan parking tax management namely (1) formal groups consist of DPPKAD Bantul, KPK Bangntapan, and Banguntapan Parking taxpayers, (2) informal groups consist of vehicle care entrepreneurs who has not been covered as Banguntapan parking taxpayers and local thugs actors who able to protect the entrepreneurs from the data collection of new parking tax objects, and (3) group of shadow state and black market of parking tax management actors consist of formal and informal groups in conspiracy involved as shadow state and black market elements in Banguntapan namely KPK Banguntapan as street level bureaucracy, entrepreneurs who avoid the parking tax payment, the taxpayers who avoid delay fine payment of monthly deposit of parking tax, local thugs actors who become a backing for the entrepreneurs of vehicle care to avoid taxes and omission conducted by the top and middle manager of DPPKAD Bantul. Dichotomy mechanism of parking tax collection of self assessment-flat becomes a initial gap in establishing a shadow state and black market of parking tax management. The conspiracy effort and illegal transactional inform of illegal levies from flat taxpayers to KPK Banuntapan in determination of monthly rate of flat parking tax monthly, transaction of guarantee money for security from tax collection given by the entrepreneurs of vehicle care to local thugs, communication, relation and transaction between the local thugs and street level bureaucracy and negligent attitude of DPPKAD Bantul is the empirical image of shadow state and black market of parking tax management operation in sub urban Banguntapan. This research is agree with relation of formal-informal institution theory of Hemke and Levitsky (2006 : 14) stating that the establishment of substitute relation pattern between the formal and inforal institution has the same convergent outcome. the same convergent outcome between those actors can be seen from economic motive of each actors in process of Banguntapan parking tax management. As continuation from the theoretic reflection, this thesis of Marxis perspective is regarding characteristic of sub urban area as area that experiencing a development disparity with the urban area. The difficulties background to the Bantul government to increase PAD or regional parking tax income is the factual evidence researcher found in research process. In other hand despite has supported the perspective of territorial characteristics diversity as basis in establishing the differences of background in the presence of shadow state and black market of parking tax management, this research has limitation in providing to the extent of those characteristic differences. This is due to no comparison on the presence of shadow state and black market of parking tax management phenomenon in urban area in this research as comparative aspect. This research provides 2 recommendations namely research recommendation and policy recommendation. The placement of shadow state and black market perspective as pathology of regional financial management and important value of territorial characteristic understanding in this study regarding parking tax management becomes research recommendation in this thesis. Whereas policy recommendation given consists of 3 terms involve: (1) firmly action is implemented by DPPKAD Bantul to various indicator of shadow state and black market presence which empirically has causing the lost of potential increase of tax income in Banguntapan, more attention given to personnel of KPK thus they will able to play their role as street level bereaucracy of parking tax management, and (3) firmly convert the flat parking tax collection mechanism to minimize the opportunity in establishing the conspiracy and illegal transactional various shadow state and black market actors.

Kata Kunci : Negara bayangan, pasar gelap, pengelolaan pajak parkir, wilayah sub urban