KONTINUITAS PENGUASAAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT OLEH NEGARA (Studi Kasus : Penguasaan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Kampung Naga Dari Masa Kolonial Belanda Hingga Era Reformasi)

NURLATIPAH NASIR, Dra. Ratnawati, SU

2014 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Beralihnya kepemilikan tanah ulayat ke pihak luar merupakan problem pokok yang terjadi hampir di seluruh komunitas masyarakat adat di Pulau Jawa. Komunitas masyarakat adat Kampung Naga bahkan telah kehilangan tanah ulayatnya sejak masa penjajahan kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, tanah ulayat beralih kepemilikannya kepada negara Republik Indonesia. TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam semakin memperteguh penguasaan negara terhadap tanah ulayat. Fakta yang terjadi di Kampung Naga ini menunjukkan adanya kontinuitas penguasan tanah ulayat oleh negara. Teori hegemoni dan dominasi serta hubungan antara institusi formal dan institusi informal digunakan untuk menganalisa relasi kuasa antara negara dan masyarakat adat Kampung Naga dari masa pemerintahan kolonial Belanda, Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi untuk melihat mengapa terjadi kontinuitas tersebut. Bagaimana dampak dan reaksi masyarakat atas kebijakan negara terkait tanah ulayat juga dianalisa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, etnografi, dan wawancara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terjadinya kontinuitas penguasaan tanah ulayat Kampung Naga dikarenakan kekuasaan negara yang begitu besar dan dominan. Perubahan rezim pemerintahan yang memiliki arah kebijakan yang berbeda memunculkan dinamika relasi kuasa diantara keduanya. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan Orde Baru, relasi kuasa bersifat dominasi, ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat kekerasan negara serta munculnya resistensi dari masyarakat. Pada masa Orde Lama dan era reformasi, relasi kuasa bersifat hegemoni yang ditandai dengan digunakannya alat-alat penegakan kepemimpinan hegemoni negara, transformasi alat-alat kekerasan negara menjadi patron, serta kontestasi wacana yang kemudian menghasilkan konsensus kepada negara. Hadirnya koperasi yang dikelola oleh lembaga adat sebagai alat penegakan kepemimpinan hegemoni melumpuhkan resistensi masyarakat adat. Para sesepuh lembaga adat terus menanamkan nilai-nilai kepatuhan terhadap pemerintah, sembari mendapatkan banyak keuntungan dari pemerintah. Dalam konteks hubungan negara dan masyarakat adat, hadirnya koperasi dapat dilihat sebagai accommodating informal institutions. Mengakomodasi kepentingan masyarakat adat bukan merupakan kekalahan negara, melainkan upaya untuk menciptakan stabilitas dalam masyarakat yang merupakan tujuan dari hegemoni itu sendiri.

The change of communal lands‟ ownership to the outsiders is the main problem that occurs in almost all-indigenous communities in Java. Indigenous people of Kampung Naga even had lost their communal lands since the Dutch Colonial rule. After Indonesia proclaimed its independence from the Dutch, the communal lands now belong to state control. The issuance of TAP MPR No. IX Year 2001 on Agrarian Reform and Natural Resources Management had strengthened state control over the communal lands. The fact in Kampung Naga indicated the continuation of state control over the communal lands. The theory of hegemony and domination, and also the relations between formal institutions and informal institutions was used to analyze power relation between the state and the indigenous people of Kampung Naga in order to find out the cause of the continuity. The analysis covered the period of Dutch Colonial Rule, the Old Order, New Order and the reformation era. How the indigenous people of Kampung Naga reacted toward such policies was also investigated. The study carried out qualitatively and using case study approach. The collection of data took place through literature study, ethnography, and in-depth interview. mean of c The findings revealed that the State continued its control due to its large and dominant power. The changes in governmental regime that carried out different policies resulted in the dynamics of power relations between the two. During the Dutch Colonial and New Order rule, power relations were dominant, characterized by the use of oercion that resulted in the resistance from the community. While during the Old Order and the reformation era, power relations were hegemonic which is characterized by the use of mean of establishing hegemonic leadership, using repressive state apparatus as means of coercion which transformed itself becoming patron, and the contestation of discourse which resulted in consensus to the State. The presence of cooperatives ran by the traditional institutions as a mean of establishing hegemonic leadership had paralyzed indigenous people‟s resistance. The elderly imposed obedience attitude toward the State through cooperatives, while gaining benefits from taking such position. In this context, the existence of cooperatives could be seen as accommodating informal institutions; to accommodate the interest of indigenous people did not mean that the state lost its power, indeed, it was one of the ways to create stability within the community, which was the real purpose of hegemony.

Kata Kunci : Hegemoni, Dominasi, Masyarakat Adat, Negara, Wacana, Tanah Ulayat)