SURAT TANDA BUKTI HAK WARIS DALAM PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO

ANDRIA LUHUR PRAKOSO, DR.Jur. Any Anjarwati, S.H., M.Jur; Dra. Hery Listyawati, S.H., LL.M,

2014 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian berjudul “Surat Tanda Bukti Hak Waris Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo” bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peraturan dan pemenuhan surat tanda bukti hak waris dalam pendaftaran hak milik atas tanah di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, dan untuk mengetahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi serta usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam hal pemenuhan syarat pendaftaran hak milik atas tanah karena pewarisan berupa surat tanda bukti hak waris di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang mengkaji tentang efektifitas hukum, khususnya yang berkaitan dengan surat tanda bukti hak waris. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dengan seleksi data, mengelompokkan data, mensistematisir data, menghubungkan data dengan norma dan asas, sehingga diperoleh gambaran yang jelas berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat tanda bukti hak waris yang dapat menjadi alat pembuktian yang sah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo adalah : Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris yang dapat berupa wasiat pewaris, putusan pengadilan, penetapan hakim, surat keterangan waris; dan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB). Pelaksanaan pembuatan surat keterangan waris di Kecamatan Sukoharjo berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf (c) angka (4) PMNA/K.BPN Nomor 3 Tahun 1997. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo menolak surat tanda bukti hak waris berupa Akta Pembagian Waris yang dibuat Notaris dengan pertimbangan hukum Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kendala pemenuhan surat tanda bukti hak waris dari pihak masyarakat sendiri yang minim kesadaran terhadap hukum, ketidaktahuan terhadap prosedur dan mekanisme pemenuhan surat tanda bukti hak waris dalam pendaftaran tanah.Upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi dan menangani kendala yang dihadapi masih belum jelas dan efektif, baik dari masyarakat sendiri maupun dari aparat pemerintah sehingga asas dan tujuan pendaftaran tanah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah belum sepenuhnya tercapai.

The research, entitled “The Documents of Inheritance For Over Land Registration of Property Rights in Sukoharjo District of Sukoharjo Regency” aims to find out the implementation of regulatory and compliance proof of inheritance in the registration of property rights over land in Sukoharjo, Sukoharjo District, a great variety of problems and efforts being made to overcome these problems in the registration of qualified property rights over the land as inheritance in the form of letter proof of inheritance in Sukoharjo district of Sukoharjo Regency. This study is an empirical juridicial research, which concerns the effectiveness of the law, particularly with regard to the letter proof of inheritance. Data collection is carried out by means of field research to obtain primary data and libraries research to acquire secondary data. Research results are analyzed qualitatively by selecting, grouping, systemizing, and linking data with the norms and principles, thus the writer obtained a clear picture linked to the problems being observed. The result showed that the certificate is evidence of the inheritance functions as a legitimate instrument of proof in Sukoharjo Land Office is that the document of proof plate as an Heir or Beneficiary Certificate; and deed of Divisian Right Along (APHB), and refused the documents of inheritance in the form of deed of Division of Inheritance. Implementation of publishing documents of Inheritance in the form of affidavits heir in Sukoharjo District of Sukoharjo Regency under Article 111, paragraph (1) letter (c) of the figure (4) K.BPN/PMNA No.3 in 1997. Barriers compliance the documents of inheritance among others are from the society’s minimal awareness of the law, ignorance of the procedures and mechanisms of registration of land. Efforts are being made in anticipating and addressing the obstacles faced and effective remains unclear, both from the public and government authorities so that the principles and objectives of the appropriate land registration a Government Regulation No. 24 of 1997 about the land registration has not been fully achieved.

Kata Kunci : surat tanda bukti hak waris, pendaftaran hak milik atas tanah