IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOMUNIKASI DI INDONESIA (Studi Kasus atas Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Lampung Tahun 2010-2013)

FERI FERDAUS, Dr. pt/I. Ana Nadhya Abrar, M.E.S.

2014 | Tesis | S2 Ilmu Politik/Ilmu Komunikasi

Pemberlakuan secara efektif UU No 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Indonesia mulai 30 April 2010 membuka era baru alam keterbukaan informasi publik di tanah air. Lahirnya UU tersebut merupakan bagian dari implementasi semangat transparansi sebagai pemenuhan Hak Asasi Warga Negara untuk mengetahui informasi publik (right to know) yang dijamin pasal 28F UUD 1945. Salah satu daerah yang wajib turut serta melaksanakan UU KIP ini adalah Provinsi Lampung. Namun dalam prakteknya, badan-badan publik di Provinsi Lampung tetap saja bersikap tertutup dan enggan memberikan informasi yang dikelolanya kepada publik. Padahal Lampung merupakan salah satu Provinsi di Indonesia dengan respon tercepat dalam membentuk Komisi Informasi Daerah sebagai struktur pendukung implementasi UU KIP. Penelitian ini coba membedah bagaimana proses implementasi UU KIP di Provinsi Lampung tahun 2010-2013? Dengan metode studi kasus, penelitian ini berusaha menjelaskan secara mendalam bagaimana capaian, kendala, keterbatasan, serta peta masalah penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang terjadi di Provinsi Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi UU KIP di Provinsi Lampung secara umum baru menyentuh aspek formal yang ditandai dengan terbentuknya struktur pendukung berupa KID dan PPID. Belum sampai pada level perubahan sikap atau paradigma dalam birokrasi yang lebih berorientasi keluar dan lebih bersifat terbuka dalam melayani masyarakat. Oleh karena itulah setidaknya diperlukan beberapa stimulasi berupa peraturan yang lebih bersifat memaksa, penguatan lembaga dan juga SDM, maupun pemberian insentif tertentu kepada aparatur pemerintah daerah agar keterbukaan informasi publik dapat benar-benar terwujud di Provinsi Lampung.

Effective implementation of No. 14 of 2008 Act on Public Information (KIP) in Indonesia from 30 April 2010, opened a new era in the realm of public accountability. The birth of this law is part of the spirit of transparency and as the fulfillment of Citizen Rights (right to know) as constituted in 28F of the 1945 Constitution . Province of Lampung is one that have to participate in this act. However, in practice, public institutions in Lampung still reluctant to provide information to the public—though Lampung is one of the provinces in Indonesia with the fastest response in the form of Regional Information Commission as the supporting structure of the implementation of No. 14 of 2008 Act. This research tried to describe how the implementation of Freedom of Information Law (No. 14 of 2008 Act) in Lampung Province in 2010-2013? With the case study method, this research seeks to explain how the achievements, constraints, limitations, as well as a map of the organization of public disclosure issues that occurred in the province of Lampung. The results of this study indicate that the implementation of the Freedom of Information Law in Lampung Province in general is characterized by the formation of the supporting structure in the form of KID and PPID, not yet reached the shifting bureaucratic paradigm and more open to serve the community. Therefore at least needed coercive regulation, strengthening of institutions and human resources, as well as specific incentives for local government apparatus so that public disclosure can really happen in Lampung Province .

Kata Kunci : implementasi, keterbukaan informasi publik, UU KIP, badan publik, KID, PPID.