ANALISIS STRUKTUR RUANG UDARA DAN KEWENANGAN PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN DI BANDAR UDARA RAHADI OSMAN KETAPANG

TEDDY WAHYUDI, Dr. Eng. Muhammad Zudhy Irawan, S.T., M.T.

2014 | Tesis | S2 Mag. S. & T.Transportasi

Air Traffic Controller (ATC) sebagai penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di Bandara Rahadi Osman Ketapang menghadapi dilema dalam menyikapi Pasal 272 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengenai kewajiban pemberian pelayanan navigasi dan Pasal 429 mengenai sanksi pidana kepada petugas yang tidak memiliki sertifikat pelayanan navigasi yang seolah-olah saling bertentangan dilihat dari kondisi ruang udara dan wewenang pelayanan navigasi yang ada di Bandara Rahadi Osman Ketapang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur controlled airspace dan wewenang pelayanan navigasi penerbangan di bandara tersebut. Analisis data yang digunakan adalah Airspace Organization for Procedural Control dengan parameter yang meliputi: separation, distribusi ketinggian jelajah, efisiensi dan efektifitas pelayanan navigasi penerbangan. Dengan parameter tersebut, dilakukan perancangan ruang udara dan wewenang pelayanan navigasi berdasarkan data yang didapat dari lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur ruang udara Ketapang Aerodrome Traffic Zone dan pelayanan aerodrome control tower tidak mampu mengakomodir perkembangan lalu lintas penerbangan yang berimbas terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 429 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu adalah dengan merestrukturisasi ruang udara menjadi Control Zone (CTR) dengan wewenang pelayanan navigasi Approach Control (APP) sehingga mampu mengakomodir kebutuhan operasional maupun legalitas hukum yang termaktub dalam pasal-pasal terkait di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Air Traffic Controller (ATC) as a provider of air navigation services at Rahadi Osman Airport of Ketapang faces a dilemma in dealing with the obligations of Article 272 in Law No. 1 of 2009 on Civil Aviation concerning the provision of navigation services and article 429 concerning the sanctions to officials who do not have a navigation service certificate as if the conflicting views of airspace condition and navigation service authority at Rahadi Osman Airport of Ketapang. This study aims to analyze the structure of controlled airspace and air navigation service authority of ATC. This research used Airspace Organization for Procedural Control with parameters that include: separation, cruising altitude distribution, efficiency and effectiveness of air navigation services. These parameters used to organize of airspace design and navigation services authority based on data obtained from the field. The results showed that the structure of Ketapang Aerodrome Traffic Zone airspace and aerodrome control tower services are not able to accommodate the development of air traffic which impact to the violation of Article 429 in Law No. 1 of 2009 on Civil Aviation. Steps taken to resolve the problem are to restructure the airspace into the Control Zone (CTR) with the authority of navigation services as an Approach Control (APP) to accommodate the operational needs as well as the legality of the law contained in the related articles in Law No. 1 of 2009 on Civil Aviation.

Kata Kunci : Ruang udara, wewenang pelayanan navigasi, separation