PENDEKATAN FRAMEWORK STOPE UNTUK MENGUKUR KESIAPAN PENGALIHAN PBB PADA PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

HARI SUSANTO, Prof. (Emr). Adhi Susanto, M.Sc., Ph.D ; Dr. Wing Wahyu Winarno, MAFIS.,CA.,Ak

2014 | Tesis | S2 Teknik Elektro

Salah satu bentuk perwujudan otonomi daerah yaitu adanya pengalihan wewenang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang tidak lama lagi akan dilaksanakan, dimana pemerintah pusat memberikan tenggang waktu sampai tanggal 31 Desember 2013. Untuk itu, pemerintah daerah diharuskan menyiapkan peraturan, infrastruktur TIK, SDM dan organisasi, kerja sama serta sosialisasi dalam rangka mewujudkan tekad pemerintah dalam melaksanakan e-government. Namun demikian, berkaca dari pemerintah daerah yang sudah mengimplementasikan PBB ternyata masih banyak kendala dan hambatan terutama dari sisi infrastuktur dan SDM. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan (readiness) pemerintah daerah dalam menerima pengalihan PBB dengan menggunakan pendekatan framework STOPE (strategy, technology, organization, people, environment) dengan menganalisis 5 domain utama, 15 sub-domain (isu), dan 59 sub-sub-domain (factor). Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran secara utuh mengenai pokok permasalahan yang terjadi terutama dari dukungan sisi infrastuktur TIK dengan menggunakan framework STOPE serta sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam melakukan langkah antisipatif jika diperlukan. Hasil akhir dari penelitian ini, menganalisis tingkat kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul dengan menggunakan skala 4 titik yang dikeluarkan oleh Centre for International Development /CID (Harvard Cyber Law). Hasil analisis data menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Gunungkidul berada pada peringkat 3 (siap) pada skala 4 untuk mengimplementasikan pengalihan PBB. Dari kelima domain, domain strategy dan organization berada pada peringkat 4 (sangat siap) untuk pengalihan PBB. Sedangkan domain technology, people, dan environment berada pada peringkat 3 (siap) pada skala 4 untuk mengimplementasikan pengalihan PBB.

One of local autonomy realization is the transfer of authority to manage Land and Building Tax (PBB) from central government to local government that will be implemented soon, in which the central government provides a grace period until December 31, 2013. Therefore, the local government is required to prepare regulation, ICT infrastructure, human resources and organization, cooperation, and socialization in order to realize the government's determination to implement e-government. However, seeing the local governments that have implemented Land and Building Tax, there were still a lot of obstacles and barriers, especially in the terms of infrastructure and human resources. Therefore, this study aims to analyze the readiness level of the local government in implementing Land and Building Tax transfer using STOPE (Strategy, Technology, Organization, People, Environment) framework approach by analyzing five major domains, 15 sub-domains (issues), and 59 sub-sub-domains (factors). This study is expected to give a full description of the issues involved, especially from ICT infrastructure support by using STOPE and also as a reference for Gunungkidul government in doing anticipatory step if necessary. The result of this research analyzes the level of Gunungkidul local government readiness by using a 4-point scale issued by the Centre for International Development / CID (Harvard Cyber Law). The results of the data analysis showed that Gunungkidul government is ranked 3 (ready) to implement the Land and Building Tax transfer. From the five domains, strategy and organization domains are ranked 4 (very ready) whereas technology, people, and environment domains are on rank 3 (ready) to implement Land and Building Tax transfer.

Kata Kunci : pengalihan, PBB, e-government, readiness, CID, STOPE