Peran Street-level Bureaucrats dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman (STUDI KASUS: Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman)

Mega Hendra Waty, Dr. Erwan Agus Purwanto

2014 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang menyediakan jaminan sosial dalam bentuk bantuan tunai bersyarat Conditional Cash Transfer) bagi masyarakat sangat miskin, ditujukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan. Implementasi PKH dilakukan sejak tahun 2007 dibeberapa kota di Indonesia yang melibatkan street-level bureaucrats, namun pengimplementasiannya masih jauh dari harapan karena masih adanya korupsi dana PKH oleh pendamping PKH. Berbeda dengan kota lain, Desa Caturharjo memiliki realisasi penyampaian dana PKH yang baik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui peran street-level bureaucrats dalam implementasi PKH di Desa Caturharjo dan kinerja implementasi PKH di Desa Caturharjo. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik serta teori mengenai street-level bureaucrats dan peran streetlevel bureaucrats. Penelitian ini dilakukan di Desa Caturharjo. Metode pengumpulan data menggunakan data primer melalui menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi langsung serta penggunaan data sekunder. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi PKH di Desa Caturharjo telah berhasil dilakukan. Hal tersebut berdasarkan analasis pada indikator kinerja kebijakan yaitu bias, service delivery, frekuensi, cakupan, akses, dan akuntabilitas yang berhasil dilakukan dengan baik. Street-level bureaucrats menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi PKH. Adapun peran street-level bureaucrats adalah menyediakan informasi PKH, melakukan klarifikasi dan pemutakhiran data peserta PKH, memastikan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan PKH di tingkat kabupaten Sleman, mengelola pengaduan, membangun komunikasi dengan berbagai stakeholders yang terlibat dalam PKH, melakukan mekanisme kontrol terhadap peserta PKH, dan memverifikasi komitmen peserta PKH dari segi pendidikan dan kesehatan. Adapun saran untuk memperbaiki implementasi PKH yaitu (1) menjadi masukan bagi pemerintah jika pada masa yang akan datang berencana untuk menformulasi dan mengimplementasikan kebijakan sejenis dimana pemerintah dapat membuat skema agar street-level bureaucrats dapat menjadi salah satu stakeholders penting dalam mensukseskan pelaksanaan kebijakan (2) kementerian Sosial membuat mekanisme kontrol terkait pemanfaatan penggunaan uang PKH yang wajib diterapkan oleh daerah penerima PKH di seluruh Indonesia (3) menambah tenaga pendamping untuk kecamatan yang memiliki jumlah penerima peserta PKH dengan jumlah yang banyak seperti Desa Caturharjo (4) membuat kontrak kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk memastikan bahwa Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan bersedia membantu mensukseskan pelaksanaan program PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH) is a government program in order to deal with poverty that provides social security in form of conditional cash transfer for very poor household. The objective of PKH is to decrease poverty through providing access to education and health service. Implementation of PKH has been done since 2007 in several cities in Indonesia that involves street-level bureaucrats’s role. But implementation of PKH is still far from expectation because there are still corruptions done by advisor of PKH itself. Different from other cities, Caturharjo Village applied a successful PKH’s fund distribution toward target group. Based on that fact, this research is aimed to analyze roles of street-level bureaucrats in implementation of PKH and performance of implementation PKH through several indicators in research field. Theories that are used in this research are theory of public policy, theory of policy implementation, theory of street-level bureaucrats and the role of street-level bureaucrats. This research was done in PKH of Caturharjo village. Meanwhile, method of this research is descriptive qualitative. Collecting data’s method was using primary data, with in-depth interview, direct observation, and analysis secondary data source. This research shows that implementation of PKH in Caturharjo Village is done successfully. That result is based on the analysis of indicators of policy performance, those are bias, service delivery, frequency, coverage, access, and accountability, which are done with good results. Street-level bureaucrat is the most determined factors among others that helps implementation of PKH run successfully. There are some important roles of street-level bureaucrats which are providing information about PKH, doing clarification and updating data, doing socialization and training PKH’s staff in the district level, managing complains, maintaining communications within different stakeholders who are involved in PKH, doing control mechanism, and verifying commitment of target group in education and health aspects. There are some recommendations to improve performance of implementation of PKH. (1) It can be a feedback for government if they intend to formulate and implement another policy that has similarity with PKH in which government can make a scheme for street-level bureaucrats to be one of the important stakeholders that help policy implementation successful (2) Ministry of Social Affairs has to make mechanism control in order to monitor the fund-flow that is used by the target group (3) Adding PKH advisor especially for the district which has a lot of very poor household like Caturharjo Village (4) Making contract about cooperation agreement among Department of Health, Department of Education, and Department of Social to make sure they are willing to help the implementation of PKH.

Kata Kunci : Program Keluarga Harapan (PKH), peran street-level bureaucrats, implementasi kebijakan.