PROSES PERUMUSAN ANGGARAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL APBD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ZULLYA EFTRIANI, Dr. Erwan Agus Purwanto

2014 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap tahun selalu mengalokasikan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Selama ini pengelolaan anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk kegiatan yang tidak berdampak pada peningkatan pelayanan atau kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui proses perumusan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2009-2013 dan interaksi antar aktor dalam proses perumusan anggaran serta modus penyimpangan dalam pengelolaan kedua anggaran belanja tersebut. Perspektif analisis kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah politis. Logika teoritis yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah penganggaran merupakan aktivitas politik, baik produk maupun prosesnya, sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadinya praktik buruk yang dilakukan oleh aktor yang terlibat dalam proses tersebut. Akibatnya proses perumusan anggaran tidak menjamin terpenuhinya keopentingan publik, karena pembuat kebijakan memiliki agenda sendiri dalam perumusan kebijakan tersebut dalam rangka mewakili kepentingannya sendiri atau kelompok. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah proses perumusan kebijakan kedua anggaran tersebut bersifat elitis. Selain itu interaksi yang terjadi antar aktor yang terlibat cenderung bersifat asosiatif, yakni berupa kerjasama dan akomodasi untuk pencitraan diri elit politik dan kepentingan pribadi lainnya, bukan merepresentasikan kepentingan publik. Sebagian besar belanja hibah maupun bantuan sosial digunakan untuk operasional organisasi dan pembangunan rumah ibadah dengan kisaran nominal bantuan ratusan juta hingga milyaran rupiah. Modus penyimpangan yang terjadi selama ini dengan menempatkan orang-orang binaan atau menduduki jabatan penting dalam kepengurusan organisasi penerima bantuan. Adapun saran dari peneliti yakni (1) perlunya penetapan batas maksimal alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, serta jumlah bantuan yang diberikan kepada penerima hibah maupun bantuan sosial; (2) mengevaluasi kebijakan pengelolaan anggaran hibah dan bantuan sosial selama ini apakah dominasi bantuan untuk pembangunan rumah ibadah masih relevan dijalankan (3) perlunya penambahan jumlah satuan perangkat kerja daerah (SKPD) sebagai pengelola dana hibah dan bantuan sosial agar tidak ada yang mendominasi sehingga peluang terjadinya interaksi yang berdampak pada penyimpangan pengelolaan anggaran dapat dikurangi.

In bangka belitung provincial government is allocating grant every year for aid and social spending is taken from the budget.So far, the budget is mostly used for the activities no impact on improving the service and public welfare.Based on those problems, this research is to find out the cause of irregularities in the management of expenditure grants and social assistance of the budget process of formulating bangka belitung through grants budget and social assistance of the budget in 2009-2013 bangka belitung and interaction among actors in the process of formulating the budget and mode of irregularities in the management of the budget. The policy analysis used in this research are political.Theoretically what was the logic of this research is penganggaran is the political, both products, as well as the process so it is probably a bad practice conducted by actors involved in the process.The process of formulating the budget does not guarantee the fulfillment public keopentingan because policymakers have its own agenda in the formulation of policy in order to represent its own benefit or group.The method is applicable in a qualitative with technical data through observation, interviews and documentation. The result showed that the cause of irregularities in the management of expenditure grants and social assistance of the budget process of formulating policies are bangka belitung both the budget is elitis. Besides interaction which occurs between the actors involved tend to be associative, it is the form of cooperation and accommodation to the political elite self-interest self and other, not represent the interests of the public.The majority of expenditure grant assistance or social operations and used in the construction of the temple and the face the hundreds of millions to billions rupiah.Mode of irregularities that occurred during this puts those occupying important in building the structure or organization support receiver. The advice of scientists are ( 1 ) the need to limit the maximum grant aid and budget allocation is taken from city budget, the social and the aid granted to the grantee and social assistance; ( 2 ) the grant evaluate the management policies and social assistance so far, whether the aid for the construction of the house is relevant executed ( 3 ) the need to add more equipment regional working unit (SKPD) to manage the budget and social assistance to have no dominating thus the probability of interaction impact on the irregularities should be reduced.

Kata Kunci : perumusan kebijakan, interaksi antar aktor, belanja hibah, belanja bantuan sosial