PERAN STRATEGIS KPU KABUPATEN BULUNGAN DALAM VALIDASI REGISTRASI PENDUDUK DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILUKADA TAHUN 2015

ARBAIN, Dr. Sri Rum Giyarsih, M. Si.

2014 | Tesis | S2 Kependudukan

Permasalahan yang ditemukan oleh KPU Kabupaten Bulungan (KPUD) dalam Pemilukada tahun 2010, adalah kurang akuratnya data penduduk yang berimbas pada tidak akuratnya data pemilih. Hampir setiap pelaksanaan PEMILUKADA baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang menjadi permasalahan sensitif adalah tidak akuratnya data tersebut. Berdasarkan permasalahan itu maka validasi registrasi penduduk (VRP) dan pemutakhiran data pemilih (PDP) dilakukan untuk mendapatkan data penduduk dan data pemilih yang valid dan akurat. Penelitian dilakukan di KPUD, Provinsi Kalimantan Utara, dengan tujuan (1) mengetahui peran strategis KPUD dalam validasi registrasi penduduk; (2) mengetahui peran strategis KPUD dalam pemutakhiran data pemilih; (3) mengetahui factor penghambat peran strategis KPUD dalam pemutakhiran data pemilih; (4) mengetahui peran strategis KPUD dalam menemukan solusi, untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam proses PDP. Metode yang digunakan adalah metode analisis data sekunder, dan melakukan wawancara mendalam, kepada informan kunci. Data-data tersebut disajikan, diinterpretasikan, dan dilakukan penarikan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa validasi registrasi penduduk dan pemutakhiran data pemilih adalah merupakan peran strategis KPUD. Berhubungan VRP dengan melakukan perbaikan dan pencatatan : Nomor urut, Nomor KTP, NIK, Nama lengkap, Tanggal lahir (umur), Jenis Kelamin, Status perkawinan, Alamat tempat tinggal, Jenis cacat yang disandang. Peran strategis KPUD dalam PDP dengan melakukan pencatatan : WNI berusia 17 tahun, atau pernah menikah, WNI yang statusnya berubah dari TNI / POLRI menjadi sipil atau sebaliknya, Tidak terdaftar dalam data pemilih Pemilu terakhir, Telah meninggal dunia; Pindah domisili; Domisili ganda; Perbaikan penulisan identitas pemilih, terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Hambatan yang dialami dalam PDP : (a). Regulasi pilkada tentang PDP (b). SDM penyelenggara di PPS, KPPS, PPDP; (c). Pembiayaan Pilkada tentang honorarium, uang lembur, uang pokja; (d) Aksesibilitas dan luas wilayah dalam pemutakhiran data pemilih; (e). Keterbatasan jumlah personil di Sekretariat KPUD. Solusi mengatasi hambatan tersebut : (a) mengakomodir aturan dengan rapat pleno KPUD. (b) diatasi dengan memberdayakan PNS yang bertugas di pedalaman maupun daerah pesisir. (c) anggaran seharusnya telah tersedia sebelum tahapan persiapan Pilkada dilaksanakan. (d) hambatan yang belum teratasi dengan maksimal, hal ini dapat dilakukan dengan pengadaan HT (hand talky) untuk setiap desa. (e) sosialisasi biasanya dilakukan di kecamatan, selanjutnya dilakukan disetiap desa/kelurahan. (f) membuat surat permintaan penambahan staf kepada Bupati Bulungan dan Sekjen KPU, atau mengangkat tenaga kerja kontrak untuk tupoksi tertentu.

Problems found by Election Commission Bulungan District (KPUD) in the General Election of 2010, is less accurate population data that impact on the data inaccurate voter. Almost every implementation of the Election both the provincial and district / city, the sensitive problem is that data is not accurate. Based on these problems the validation and updating of voter data conducted to obtain data on population and voter data that is valid and accurate. The study was conducted in KPUD, the North Kalimantan province, with the aim of: (1) to now the strategic role of KPUD in the validation population registration, (2) to bind out the strategic role of KPUD in updating voter data, (3) to now inhibiting factor the strategic role of KPUD in updating voter data, (4) understand the strategic role of KPUD to find a solution, to address the factors inhibiting the PDP process. The method used is the method of analysis of secondary data and conduct in-depth interviews with key informants. These datas are presented and interpreted, which further researchers can conduct inferences to answer research questions. The results showed that the population registration validation and updating of voter data is a strategic role of KPUD. Associated with VRP, repair and records prepared are included: Serial number, identity card number, NIK, complete name, date of birth (age), sex, marital status, residence address, type that carried the defect. The strategic role of Regional Election Commissions (KPUD) in the PDP is did the recording: WNI aged 17 years or never married, WNI whose status changed from TNI /POLRI into civil or otherwise, not registered in the last election voter data, has died; Moving domicile; double domicile; Repair writing the identity of the voter, registered but do not qualify as voters. Obstacles encountered in PDP: (a). Regulation election on PDP (b). SDM of organizers in PPS, KPPS, PPDP; (c). Financing of elections about honoraria, overtime pay, money working groups; (d) wide and area on validation voters; (e). The limited number of personnel in of KPUD Secretariat. Solutions to overcome these obstacles: (a) accommodate of rules with the plenary meeting KPUD. (b) be addressed by empowering civil servants who served in inland and coastal areas. (c) the budget should have been available before elections preparation phase implemented. (d) the barriers that have not been resolved to the maximum, this can be done with the procurement of HT (hand talky) for each village. (e) socialization is usually done in the subdistrict, then performed in each village / village. (f) create demand letter the staff additional to the Regional Head Bulungan Regency and the Secretary General of the KPU, or the induct of labor contracts for certain duties.

Kata Kunci : PEMILUKADA, Bulungan, Registrasi, Validasi, Pemilih