RESISTENSI DAN AKSEPTABILITAS PEGAWAI TERHADAP RENCANA RESTRUKTURISASI OPD DI KABUPATEN WONOSOBO

LISMA NIKEN PRATIWI, Ario Wicaksono, S.IP., M.Si

2013 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Skripsi ini menganalisis tentang akseptabilitas dan resistensi pegawai (individu) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Wonosobo terhadap rencana penataan SOTK (restrukturisasi) di Kabupaten Wonosobo. Pola penataan organisasi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan organisasi dalam mewujudkan tujuannya. Kabupaten Wonosobo salah satu daerah yang sedang mengadakan proses restrukturisasi OPD dalam rangka reformasi birokrasi. Merubah struktur organisasi berarti merubah resources atau dengan kata lain struktur organisasi mempengaruhi pembagian atau alokasi. Rencana restukturisasi di Kabupaten Wonosobo akan dilakukan perampingan struktur, jumlah total jabatan struktural (Non UPTD dan TU sekolah) dari semula 728 unit menjadi 525 unit, dengan komposisi perubahan jumlah unit/jabatan struktural secara total di semua tingkat eselon sebanyak 203 unit jabatan struktural. Jumlah jenis-jenis Organisasi Perangkat Daerah direncanakan akan berkurang dari 38 menjadi 31. Perubahan yang mengimplikasikan realokasi sumber daya dalam organisasi secara signifikan, berkesinambungan merangsang timbulnya konflik dan menghalangi proses perubahan itu sendiri. Pendekatan konseptual yang digunakan antara lain konsep mengenai perubahan organisasi, restrukturisasi organisasi perangkat daerah, serta akseptabilitas dan resistensi. Restrukturiasasi organisasi perangkat daerah didefinisikan sebagai proses yang dilakukan pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk mencapai besaran organisasi yang terbaik agar dapat menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif, efisien, dan rasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun ketika perubahan dianggap sebagai ancaman daripada sesuatu yang mendatangkan keuntungan, maka akan terjadi penolakan terhadap proses perubahan (Smither, Houston, & Mclantire, 1996). A.P. Goldstein (dalam Ivancevich, 2006: 295) membagi empat tahap penerimaan individu terhadap perubahan yaitu menerima perubahan, ketidakpeduliaan, sedikit penolakan dan penolakan yang kuat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.Dipilih 6 SKPD antara lain BKD, BLH, Dukcapil, Disnakan, DPPKAD, dan DPU.Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan pengumpulan data berbasis live-in. Data yang didapat dari berbagai sumber kemudian saling di-crosscheck-kan baik antar sumber maupun dengan data sekunder yang ada (yaitu naskah akademik raperda, catatan notulensi rapat, maupun peraturan-peraturan yang terkait). Data menghasilkan kesimpulan bahwa reaksi penerimaan dan penolakan pada pegawai di Kabupaten Wonosobo dapat dipilah ke dalam lima titik, pertama pegawai menerima rencana perubahan dan secara antusias mendukungnya, kedua pegawai tidak peduli terhadap rencana perubahan dan bisa menerima rencana perubahan, ketiga pegawai menunjukkan penolakan secara pasif dan mengeluh, keempat pegawai pada transisi menerima dan menolak, yang masih bisa menerima restrukturisasi karena loyalitas. dan kelimapegawai menunjukkan penolakan yang kuat. Penolakan yang kuat ini justru ditunjukkan dengan dua muka yaitu menerima di depan, namun di belakang melakukan upaya-upaya untuk menghalangi proses restrukturisasi. Selain itu, reaksi personal/individu ini bisa membentuk reaksi kelompok/organisasi, dengan kata lain resistensi individu bisa menjadi resistensi kelompok. Untuk mengatasi resistensi tersebut harus diupayakan komunikasi yang lebih baik lagi agar tidak muncul persepsi yang salah, serta dikembangkan penataan SDM yang adil dan profesional (minim politisasi).

This research analyzed about employee acceptance and resistance of Wonosobo regionalorganizational restructuring. Wonosobo regency is one area that is holding the restructuring process. Restructuring process in Wonosobo is different from most restructuring in other regions. According to the plan, Wonosobo regional organizations will reduce and simplify its structure. The total amount of the original structural position (728 units) will be reduced to 525 units, the number of types of regional organizations will be reduced from 38 to 31.Changes imply reallocation of resources within the organization significantly, stimulating continuous conflict and hinder the process of change itself. The theories used in this study are theory of organizational change, theory of regional organizational restructuring, and theory of acceptability and resistance. Regional organization restructuring is defined as the process of Wonosobo regency government to achieve the best amount of organization in order to carry out government functions effectively, efficiently and rationally in accordance with the legislation in force. However, when a change is considered as a threat rather than something that generates revenue, there will be resistance to the change process (Smither, Houston, & Mclantire, 1996). AP Goldstein (in Ivancevich, 2006:295) divides the individual acceptance of the changes into four stages: acceptance, indifference, passive resistance and active resistance. This research uses a qualitative method with case study approach. SixSKPDs selected are BKD, BLH, Dukcapil, Disnakan, DPPKAD, and DPU. Data collection techniques used were observation, interviews , and data collection based live - in. Data obtained from various sources are cross-checked with other source and the existing secondary data (ie academic manuscript draft, records of meeting, and related regulations). The data lead to the conclusion that the reaction of acceptance and resistance on the employees in Wonosobo regency can be sorted into five points, (1)acceptance employees, (2)indifference employees, (3) employees in accept and resistance transition, which is able to accept a restructuring because of loyalty,(4) employeeswith passive resistance, and (5) employees with active resistance. In addition, personal or individual reactions made group/organization reaction, in other words, individual resistance could be a group/organization resistance. The resistance must be resolved by good communication and developed a fair and professional arrangement of human resources (minimal politicization).

Kata Kunci : restukturisasi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akseptabilitas, resistensi