EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKANKABUPATEN SLEMAN OLEH DPRD

ZAINNI PRASTIWI, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP.

2014 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Salah satu bentuk hubungan keuangan pusat dan daerah yakni melalui mekanisme dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU dan DAK. Dari sudut pandang daerah, DAK merupakan pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD. Salah satu fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) selain fungsi legislasi dan anggaran yakni fungsi pengawasan. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu ruang lingkup DPRD yang nantinya harus di pertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat. Pengawasan DAK penting dilakukan karena berkaitan langsung dengan pembangunan kesejahterahaan rakyat yang mencakup 19 bidang, salah satunya mengenai pendidikan. Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang alokasi dananya cukup tinggi. Maka dari itu fungsi pengawasan DPRD terhadap DAK Pendidikan sangat penting dilaksanakan Berkaitan dengan pengawasan DPRD peneliti ingin mengetahui efektivitas fungsi pengawasan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan Kabupaten Sleman oleh DPRD dengan melihat pencapaian tujuan dan integrasi yang telah dilakukan. Penelitian ini di lakukan di SD dan SMP penerima DAK di Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana akan mendeskripsikan efektivitas fungsi pengawasan DPRD. Hasil dari penelitian efektivitas fungsi pengawasan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan Kabupaten Sleman oleh DPRD dari segi pencapaian target cukup efektif dilihat dari kurun waktu pengerjaan tujuan dan target tujuan yang sudah berjalan lancar namun masih ada yang belum terlaksana seluruhnya. Pelaksanaan penggunaan DAK masih terjadi keterlambatan pengerjaan proyek pembangunan sarana maupun prasarana. Kedua dilihat dari integrasi dilihat dari koordinasi yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sleman dengan SKPD terkait dan sekolahan. Koordinasi yang dilakukan kepada SKPD terkait cukup efekif namun masih ada pihak sekolah penerima DAK kurang intensif dalam berkoordinasi ketika mekanisme pengadaan barang/jasa dari dinas pendidikan yang memiliki spesifikasi rendah, pihak sekolah tidak ada upaya mengadu kepada DPRD.

One form of financial relationships that central and local fiscal transfer mechanism consists of DBH, DAU and DAK. From the point of view of the area, DAK is the budgeted revenue in the budget. One of the main functions of the House of Representatives (DPRD) in addition to the function of the legislative and budgetary oversight. Supervision of the Regional Budget is one of the scope of Parliament which will have to be accountable to the entire community. DAK supervision is important because it relates directly to the development of the people kesejahterahaan covering 19 fields, one about education. Education is one area in which the allocation of funds is quite high. Thus the oversight function of the parliament is very important in education DAK carried. Parliament relating to the supervision of researchers wanted to examine the effectiveness of the Special Allocation Fund oversight pendidika field by DPRD Sleman to see the achievement of objectives and integration has been done. This research was conducted in elementary and junior high schools receiving it in Sleman. The method used is descriptive qualitative, which will describe the effectiveness of the oversight function of DPRD. The results of the study the effectiveness of the oversight function of Special Allocation Funds Sleman district education by Parliament in terms of attainment targets quite effectively seen from workmanship period goals and the target goal has been running smoothly, but still there is not yet fully implemented. Implementation of the use of DAK still be a delay of construction of facilities and infrastructure development projects. Both views of integration views of coordination is done by the DPRD Sleman with related local government offices and schools. Coordination is made to the related local government offices efekif enough but there is still the school receiving it less intensively in coordinating mechanism when goods/ services of education department that has lower specifications, the school no effort complained to Parliament.

Kata Kunci : DPRD, pengawasan, sekolah, Pendidikan, DAK