Politisasi Birokrasi dan Korupsi (Telaah Praktik Korupsi dalam Dinamika Relasi Pejabat Politik dan Birokrasi Pasca Reformasi 1998)

BARA BRELIAN ATMAJA, Drs. H. Suharyanto, M.Si.

2013 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Penelitian ini berangkat dari fenomena tingginya praktik korupsi yang terjadi dalam satu decade terakhir di Indonesia. Hampir setiap hari masyarakat dihadirkan pemberitaan mengenai berbagai kasus korupsi. Terlebih, korupsi bukan lah sesuatu yang baru karena sejak era kerajaan dan kolonial korupsi telah mejadi penyakit dalam masyarakat. Praktik korupsi yang terjadi hari ini pun telah mengalami perubahan baik dari segi skema maupun aktor. Korupsi semakin teramifikasi baik secara vertikal dan horizontal. Menariknya, praktik korupsi hari ini disertai dengan fenomena partitokrasi. Yakni fenomena partai politik mengintervensi hampir setiap segi kehidupan institusi negara. Hal tersebut menunjukkan tingginya praktik politisasi birokrasi baik dari tingkat pusat maupun daerah. Penelitian ini menjelaskan dinamika fenomena politisasi birokrasi dan korupsi yang terjadi pada masa pasca refomasi hingga kini. Juga disertakan konteks fenomena politisasi birokrasi dan korupsi dari sudut pandang historis yang terjadi sejak masa kerajaan dan kolonial di abad ke 19. Jenis penelitian kualitatif ini mengunakan metode studi pustakan dan pendekatan dari teori strukturasi, Anthony Giddens. Pendekatan strukturasi sengaja dipilih karena menempatkan aktor dan struktur sebagai dualitas yang sama-sama memiliki peran dalam mempengaruhi terjadinya praktik sosial. Politisasi birokrasi menjadi masalah karena seharusnya antara pejabat politik dan pejabat birokrasi tidak terdapat subordinasi yang berujung pada penyanderaan kepentingan. Dengan sumber daya yang dimiliki birokrasi dan parlemen, masing-masing memiliki potensi untuk melakukan tindakan koruptif. Praktik korupsi tercipta dari transformasi kompromi para agen dan dinamika struktur yang berlangsung selama kurun waktu tertentu. Kekuasaan merupakan determinan utama, maka dari itu setiap kekuasaan yang besar cederung akan korup. Praktik korupsi cenderung besar ketika struktur dominasi memiliki determinan yang sangat besar dan didukung oleh kuatnya struktur signifikansi yang ditunjukkan dengan skema interpretasi simbol, komunikasi, dan budaya. Fenomena politisasi birokrasi pada periode ini juga turut memperkuat peluang praktik korupsi. Maka banyak terjadi korupsi pada sektor APBD dan korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pejabat eksekutif dan legislatif sekaligus. Dengan analisis tersebut maka perlu ada upaya serius untuk menempatkan akuntabilitas lembaga negara sekaligus partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk melawan budaya patrimonial dan feodalisme. Selain itu praktik politisasi birokrasi hendaknya segera diakhiri dengan transformasi relasi pejabat birokrasi dan politik yang lebih seimbang. Penataan ulang aparatur negara menjadi penting agar tidak terjebak pada jeratan dan intervensi partai politik karena birokrasi seharusnya bersikap netral.

-

Kata Kunci : Politisasi Birokrasi, Korupsi, Strukturasi