Dinamika Public Private Partnerships dalam Manajemen Sistem e-Ticketing Trans Jogja di Yogyakarta

RATAMA ARIFIN WIBOWO, Dr. Agus Pramusinto, M. Dev. Admin.

2013 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Perkembangan paradigma konsep Public Private Partnership (PPP’s) telah mulai mengubah pola pikir pemerintah baik lokal maupun pusat untuk mulai mengadopsi konsep tersebut. Ketidakberdayaan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik ideal, mengarahkan pemerintah untuk melibatkan sektor privat dan akademisi dalam pengembangan pelayanan publik. Kondisi tersebut juga terjadi dalam pengembangan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada transportasi publik Trans Jogja. Namun, fakta di lapangan menunjukkan berbagai produk kebijakan pengembangan yang diimplementasikan dalam Trans Jogja belum dapat mencapai hasil yang memuaskan. Salah satu produk kebijakan pengembangan yang terakhir diimplementasikan adalah kebijakan e-ticketing cashless (tiket elektronik non tunai). Untuk itu, penelitian ini akan menganalisis tentang alasan belum optimalnya pengelolaan layanan kebijakan tiket elektronik non tunai bersama sektor privat, bentuk dukungan yang telah diberikan oleh masing-masing pemangku kepentingan, serta faktor penghambat pengelolaan tiket elektronik non tunai Trans Jogja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini akan dilakukan dengan proses penggalian data secara mendalam melalui indepth interview yang terstruktur bersama key person yang berkompeten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan setiap pemangku kepentingan belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya implementasi kebijakan tiket elektronik non tunai Trans Jogja, antara lain kegagalan dalam penentuan skala prioritas pengembangan Trans Jogja; mekanisme koordinasi dan monitoring antar pemangku kepentingan yang minim; strategi pemasaran yang parsial, konvensional, dan tidak jelas; serta kebijakan pendukung yang rendah.

The concept development paradigm of Public Private Partnership (PPP’s) starts changing mindset of both local and central government to adopt it. Government inability beyond ideal of public service delivery, then direct onto an effort to engage private sector and academic sector on public service development. Those condition happens on public service development taken by Yogyakarta local government on Trans Jogja. However, in facts, evidence show development policy product does not satisfying. One of product recently implemented is cashless e-ticketing. This research will analyze the reason cashless e-ticketing policy service management is not optimum yet, kind of support that given by stakeholders and limiting factors on cashless e-ticketing policy management. Methods used in research was qualitative descriptive. Research taken by indepth interview structured toward competent key person. Result showed that each stakeholders support is less optimal. Several factors affecting less optimal implementation its policy, consist of failure toward priority scale option on Trans Jogja development; minimum monitoring and coordination mechanism; blur, conventional, and partial marketing strategy; and low-level of supporting policy.

Kata Kunci : public private partnerships, transportasi publik, e-ticketing cashless, Trans Jogja.