PELAKSANAAN DAN PENGATURAN PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DI DESA ARGOPENI KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN

M.WAHYU SATRIA, Ibu Dr. Jur. M.Jur. Any Andjarwati, S.H.

2013 | Skripsi | ILMU HUKUM

Pengelolaan hutan bersama masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan, atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder), berdasarkan kesepakatan sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan proporsional. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaturan program Pengelolaan hutan bersama masyarakat di Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen khususnya berkenaan dengan perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Ada 3 rumusan masalah yang dibahas di dalam penulisan hukum ini yaitu: a) Bagaimana pengaturan Perjanjian Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen terkait dengan perjanjian bagi hasil menurut UU Nomor 2 Tahun 1960 ?; b) Bagaimana pelaksanaan program PHBM di Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen?; c) Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat program PHBM di Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen? Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Dalam pengaturan perjanjian bagi hasil PHBM di Desa Argopeni ini telah berjalan, namun dalam praktek di lapangan masih banyak terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 1960. yang berakibat masalah dalam pelaksanaan PHBM, yaitu dalam penerapan PHBM posisi kedudukan antara Perum Perhutani dengan masyarakat belum seimbang; b) Dalam penerapannya di lapangan, masyarakat menyikapi program PHBM dengan persepsi yang cenderung positif pada aspek ekonomi dan sosial karena PHBM dapat menambah penghasilan dan mengurangi kebakaran serta pencurian. Akan tetapi persepsi masyarakat negatif pada kualitas partisipasi belum dapat diwujudkan; c) Faktor terpenting yang menjadi prioritas utama dalam PHBM kebijakan dan kelembagaan. Strategi yang dilakukan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat.

Community forest management is a system of forest management conducted jointly by the Perum Perhutani forest village communities , or Perum Perhutani and forest villagers with interested parties ( stakeholders ) , based on an agreement so that the interests together to achieve sustainability of the functions and benefits of forest resources optimal and proportional This study aims to look at setting up joint forest management program in the community Argopeni village , subdistrict father , Kebumen particularly with regard to the sharing agreement under Law No. 2 of 1960 . There are 3 formulation of the problem discussed in the writing of this law are: a ) How will the Forest Management Agreement in Argopeni village, subdistrict Ayah, Kebumen associated with production sharing agreements by Act No. 2 of 1960 ?; b) How implementation of the Collaborative Forest Management program in Argopeni village, subdistrict Ayah, Kebumen?; c) What are the factors supporting and inhibiting the Collaborative Forest Management program in Argopeni village, subdistrict father, Kebumen ? The results of this study are as follows : a) In setting sharing agreement Collaborative Forest Management in Village Argopeni has been running , but in practice in the field are still many irregularities that do not comply with the Act No. 2 of 1960. which resulted in the implementation of Collaborative Forest Management problem , namely the implementation of Collaborative Forest Management notch position between Perum Perhutani the community yet balanced ; b ) In its application in the field , addressing community Collaborative Forest Management program with positive perceptions tend to economic and social aspects as Collaborative Forest Management can increase revenue and reduce fire and theft . However, negative public perception on the quality of participation can not be realized ; c ) The most important factor is the top priority in policy and institutional Collaborative Forest Management . Strategies undertaken in community forest management should not ignore the interests of the community .

Kata Kunci : -