ANALISIS PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA (STUDI KEWENANGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TERHADAP ASAS DEMOKRASI EKONOMI)

SHIROTI NASUHA MD, Joko Setiono, S.H., M.Hum.

2013 | Skripsi | ILMU HUKUM

Demi mencapai tujuan suatu negara, aspek hukum, dan aspek ekonomi adalah aspek yang menentukan keberlangsungan negara tersebut. Hukum dibutuhkan sebagai alat mengontrol individu dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintahan, sedangkan ekonomi sebagai baku ukur dalam tingkat kesejahteraan masyarakatnya.. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan akan kemapanan ekonomi sebagai salah satu tulang punggung keberlangsungan negara yang ingin mencapai tujuannya. Indonesia sebagai negara yang mengalami tingkat perkembangan ekonomi, menghadapi tantangan dalam memperkuat ekonominya, yang menurut penulis terdapat dua hal yaitu; Tantangan dalam mengikuti arus globalisasi di bidang ekonomi dan teknologi, hal ini berdasarkan dari keikutsertaan Indonesia dalam organisasi diplomasi dalam hal ekonomi.Tantangan lain adalah mengembangkan ekonomi lokal yang mampu bersaing di pasar nasional, bahkan internasional. Penulis dalam penulisan hukum ini melakukan kajian terhadap kegiatan penanaman modal bukan semata-mata menjadi pembahasan pro-kontra terhadap PMA, melainkan mengulasnya dari perspektif Hukum Tata Negara yaitu dari sifat lembaga pelaksana, konsistensi asas ekonomi yang termaktub pada konstitusi, serta ide pelaksanaan negara hukum sebagaimana tertuang pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

In means to achieve the country’s goal, legal aspect and economic aspect are the aspects that determines it. Legal aspect is necessarily needed as tools controlling on individuals to society, and society to government. It is undeniably, that economic establishment necessity is one of the main backbone for ongoing country to pursuit its goal.Indonesia as economically developing country, face challenges in means to strengthen its economy, in which writer view exist in two concern; Challenge on following global current on economic and technological affair, which is caused by Indonesia’s participation in economic diplomacy organizations.The other challenge is improving local economy to compete in national market, even international market. In this legal research, writer analyze investment disregarding the pros and cons on foreign investment as the main discussion, instead this research analyze from constitutional law perspective regarding the nature of the implementer body, the consistency of economic principles recorded based on constitution, and the idea of implementing rule-of-law-based-state as constitute in Article 1 verse (3) of The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia.

Kata Kunci : -