PELAKSANAAN INVESTASI AGRIBISNIS MELALUI PASAR MODAL BERDASARKAN POLA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Oloan Harianja, SH, Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., MS.

2013 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaaan, yaitu: bagaimana pelaksanaan dan hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian di bidang agribisnis; bagaimana upaya-upaya penyelesaian hukum terhadap hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian di bidang agribisnis pada PT QSAR; dan bagaimana perlindungan hukum kepada investor dalam perjanjian di bidang agribisnis dengan pola Kontrak Investasi Kolektif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder atau data kepustakaan. Penelitian menggunakan metode deskriptif, yaitu memberikan data dan analisis mengenai pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Proyek Kerjasama Agribisnis dan mengenai instrumen perlindungan hukum kepada investor dalam perjanjian di bidang agribisnis dengan pola Kontrak Investasi Kolektif. Dari analisis dapat diketahui bahwa dikaitkan dengan keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, Perjanjian Pengelolaan Proyek Kerjasama Agribisnis telah memenuhi keempat syarat keabsahan perjanjian, yaitu: kesepakatan para pihak pada saat ditandatangani Memorandum of Understanding yang dilanjutkan dengan transfer uang via bank oleh investor; syarat kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian terpenuhi, yaitu Investor dan pihak PT QSAR dan Ramli Araby selaku Presiden Direktur PT QSAR dan selaku pribadi; syarat mengenai suatu hal tertentu pada Perjanjian telah terpenuhi dengan objeknya Perjanjian yang secara jelas telah dituangkan pada naskah Perjanjian, dan masing-masing hak dan kewajiban para pihak pada Perjanjian dicantumkan; syarat suatu sebab yang halal telah terpenuhi, yaitu tidak terdapat hal-hal yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hambatan pada pelaksanaan Perjanjian akibat PT QSAR tidak dapat melakukan kewajibannya membayar keuntungan dan modal yang disetor oleh para investor, diselesaikan dengan cara musyarawarah, pengadilan pidana, pengadilan perdata dan pengadilan kepailitan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, Peneliti menyarankan kepada masyarakat agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh instrumen investasi dan perusahaan yang telah menerapkan investasi agribisnis dengan pola Kontrak Investasi Kolektif. Kepada perusahaan agribisnis disarankan untuk memperhatikan peraturan-peraturan yang terkait dengan pasar modal dan kontrak investasi kolektif di bidang agribisnis, sehingga terhindar dari perbuatan pidana.

This research aims to answer the question, namely: how is the implementation and the constraints that occur in the implementation of agreements in the fields of agribusiness, how legal remedies against the obstacles that occur in the implementation of agreements in the field of agribusiness in PT QSAR , and how legal protection to investors in agribusiness in agreement with the pattern of KIK. The method used in this research is normative, which uses secondary data. This research uses the descriptive method, which provides data and analysis on the implementation of Agribusiness Cooperation Project Management Agreement regarding and instruments of legal protection to investors in agribusiness agreement with the pattern of collective investment contract. From the analysis it can be known that in line with Article 1320 of Civil Code, Agribusiness Cooperation Project Management Agreement has met the four requirements of validity of the agreement, that the agreement of the parties at the time the Memorandum of Understanding was signed, followed by transfer money via bank by investors; capacity of the parties to make the agreement are met, the investor and the PT QSAR and Ramli Araby as the President Director of QSAR, Ltd and as individual; requirement regarding particular matters in the agreement have been met with objectives of the Agreement which clearly have been noted on Agreement Manuscript, and their respective rights and obligations are included; terms of a lawful reason has been fulfilled, there are nothings that are prohibited or contrary to law, morals and public order. Barriers to implementation of the Agreement due to QSAR, Ltd can not perform its obligation to pay benefits and paid-up investments by the investor were overcomed by discussion, the criminal court, civil court and bankruptcy court. Based on the analysis, Researcher suggests to people to pay attention in earnest to the investment instruments and the company which has applied of agribusiness investment with the pattern of collective investment contract. Researcher suggests to agribusiness companies to pay attention to the rules related to capital markets and collective investment contract in agribusiness to avoid criminal penalties.

Kata Kunci : investasi, agribisinis, pasar modal, kontrak investasi kolektif