TINJAUAN YURIDIS ATAS PENERAPAN PRINSIP UNIDROIT DI DALAM KONTRAK EPCI TERHADAP PENGEMBALIAN BIAYA OPERASI (COST RECOVERY) DAN KETENTUAN PAJAK PENGHASILAND I EIOANE USAHAH ULU MINYAK BUMI DAN GAS ALAM

LUHUR HANDOYO, Dr. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M.

2013 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh pemahaman tentang syarat- syarat dan ketentuan-ketentuan kontrak EPCI terhadap pengembalian biaya operasi dan ketentuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak bumi dan gas alam antara perusahaan migas (K3S) dan perusahaan EPCI or kontraktor. Uraian mengenai informasi dasar industri minyak bumi dan gas alam di Indonesia, teori pembatasan (capping) cost recovery dan hubungannya dengan produksi (lifting) migas, keberadaan dan kedudukan BP Migas khususnya divisi PMA dalam kegiatan usaha hulu minyak bumi dan gas alam di Indonesia terutama dalam fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan bagian rencana kerja dan anggaran K3S, struktur organisasi umum dari BP Migas, pengertian tentang hukum, hukum perikatan, hukum perjanjian, hukum kontrak, hukum perdagangan Internasional, serta menguraikan prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai salah satu sumber hukum perdagangan Internasional. Perbedaan hukum domestik dan hukum perdata internasional kedua belah pihak sering menjadi penghambat tercapainya kesepakatan. Tidak jarang perbedaan ini menjadi salah satu sumber perselisihan dalam pelaksanaan kontrak. Prinsip-Prinsip UNIDROIT disarankan sebagai alternatif sumber hukum perdagangan internasional. Tidak ada K3S yang mempunyai syarat-syarat dan ketentuan umum (General Terms and Conditions - GTC) kontrak dengan format dan isi yang sama dengan K3S lainnya. Hal ini disebabkan karena GTC tersebut dibuat berdasarkan sistem hukum dari negara asal K3S yang berbeda. Meskipun demikian GTC tersebut mempunyai makna yang sama dan mempunyai kesesuaian dengan Prinsip-Prinsip UNIDROIT. Indonesia telah menjadi anggota UNIDROIT dan meratifikasi prinsip-prinsip tersebut pada Januari 2009 sebagai anggota ke-63, para pihak yang berkontrak dapat menuliskan secara jelas ketentuan-ketentuan berdasarkan Prinsip-Prinsip UNIDROIT di dalam kontrak mereka untuk mengakomodir keinginan para pihak. Hal tersebut lebih disarankan manakala hukum domestik para pihak tidak memberikan jalan keluar untuk mencapai kesepakatan. Pada akhirnya dipandang perlu untuk memasukkan ketentuanketentuan berdasarkan Prinsip-Prinsip UNIDROIT ke dalam hukum nasional sebagai bagian dari penyempurnaan hukum kontrak Indonesia.

The objective of this research is to get understanding of the general terms and conditions (GTC) of the EPCI Tender Contract Agreement that Impact to Cost Recovery & Income Taxes Regulation in Oil & Gas Industry between Indonesian Oil and Gas companies (K3S) and EPCI companies. Explanation about basic information for Oil & Gas industry in Indonesia, theory for cost recovery capping and the correlation to oil & gas lifting, position and function of SKK Migas especially PMA division in oil and gas operational in Indonesia especially in monitoring, controlling and advice in PSC work plan & budgeting, organization capabilities of SKK Migas, definition of law, contract agreement, commercial trading law, also detail explanation of UNIDROIT principles as one of law regulation reference for International commercial trading. It is known that this difference, which occurs between their domectic law and its international private law, is one of the reasons why the deal is not achieved. And moreover, such difference has been one of the dispute sources during performance of the contract. UNIDROIT Principles are seen as one of the alternative sources for international trade law in which these principles are formed by eliminating fundamental difference of domestic and its international private laws so that it can minimize or even avoid the differences in the contract development. Each K3S has unique GTC format and contents. They are difference between one and another because the terms and conditions are made up by the owner of K3S which is from different country of origin. However, the GTC has similar meaning and in concordance with UNIDROIT Principles. Evethough Indonesia had been UNIDROIT member yet, and has ratified the principles on January 2009 as member number 63, all parties can agree to clearly adopt and write stipulations based on UNIDROIT Principles in their contract to have both parties satisfied. This adoption is even suggested when the domestic and international private laws are not able to support the deal. Finally, it is suggested to include additional stipulations based on UNIDROIT Principles into the national law as part of Indonesia contract law improvement.

Kata Kunci : Kontrak, EPCI, Prinsip-Prinsip UNIDROIT & Penerapan