Evaluasi implementasi kebijakan obat wajib apotik di kota Pekanbaru

ALPUADI, Dra. I.M. SUnarsih, SU

2001 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Kebijakan Obat Wajib Apotik (OWA) merupakan upaya pengobatan sendiri (self nzecl'ication) yang bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh obat keras (dafiar G) tanpa resep dokter melalui peran apoteker di apotik harus berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 19/MenKes/Per/X/I 993, tentang knteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep. Kebijakan OWA telah dimulai pada tahun 1990 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor 3471 MenKes/PerNJ/l990, sampaj tahun 2000 belum dilakukan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan berhubungan karena banyak terjadi pemanfaatan OWA yang berdasarkan hasil survei awal banyak terjadi penympangan yang belum sesuai dengan ketentuan. Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan kebijakan Obat Wajib Apotik sampai dengan tahun 2000 dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaannya di Kota Pekanbaru. Tujuan khusus adalah untuk mengukur penerapan komponen-komponen kebijakan OWA meliputi Sumber daya manusia, Legislasi dan regulasi, 'Kontrol regulasi, SaranaPerlengkapan, Persediaan, Pelayanan dan Pemilihan, suplai dan distribusi serta kerasionalan penggunaan Obat Wajib Apotik. Rancangan penelitian dilakukan secara deskriptif eksploratif untuk memperoleh gambaran secara kwalitatif implementasi kebijakan Obat Wajib Apotik dengan melibatkan 9 sampel apotik d~ Kota pekanbaru yang terdiri atas tiga tingkatan apotik berdasarkan j umlah perolehan rata-rata resep tiap bulan dari laporan obat generik yang disampaikan ke Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan Pekanbaru. Hasil menunjukkan, setelah 10 tahun dicanangkannya kebijakan Obat Wajib Apotikpda apotik yang perolehan rata-rata resepnya rendah dan sedang, pelayanan OWA telah melebihi batasan dan kewenangan ~ tercermin dalam bentuk penyimpangan penjualan obat yang tidak sesuai dengan ketentuan dafiar OWA, sedangkan pada apotik yang perolehan resep tinggi tidak melakukan aktivitas pelayanan OWA, sehingga masyarakat kesulitan dalarn memperoleh OWA yang diperlukan. Sebagai faktor penghambat pelaksanaan kebijakan OWA adalah rendahnya kineja SDM Pengelola apotik dalam bidang KIE, kwalitas Legislasi dan regulasi yang mash rendah, sosialisasi yang belum pernah dilakukan, kontrol regulasi pada tingkat pelaksana kebijakan yang be1 um mendapat perhatian, persediaan OWA yang terbatas (- 107 jenis dengan nama generik), saranai perlengkapan apotik yang belum memadai meny;babkan pelayanan pemilihan dan pe 1 ayanan OWA, distribusi dan kerasionalan penggunaan OWA belum sesuai dengan peraturan yang melandasinw. Kesimpulan pada penelitian ini, bahwa implementasi kehijakan Obat Wajib A4potik belum dilaksanakan dengan baik, belum terprogram sesuai dengan tujuan OWA. Rekomendasi, untuk meninglcatkan upava pengobatan sendiri melalui kebijakan OWA perlu peningkatan peran Apoteker pengelola apotik dalam bidang Komunikasi, Infonnasi dan Edukasi yang berorientasi pada czrston?er.

The policy of Dispensary Obligatory Drug (DOD) is an effort of self medication that its aim gives a chance the public for getting the strong drug easily (G list) without prescription of doctor through the pharmacist in dispensary has to follow the instruction of Health Minister of Indonesian Republic number 919 / Health Minister / Per / W1993, about the drug criteria supplied without prescription. The policy of DOD has been fixed in 1990, based on the decree of Health Minister of Indonesian Republic number 347 / Health Minister / Per / VI / 1990, till the year of 3000 there is no evaluation. The evaluation is held because there are some uses of DOD that according to the result of the early research there are many illegal drug uses and they have not been available for the decision yet. This research objective generally is to understand the description of the policy implementation of Dispensary Obligatory Drug till the year of 3000 and understand the obstacle factors in its implementation in Pekanbaru town. Its specific objective is to implement DOD policy components such as : human resources, legislation and regulation, regulation control, instruments/ media, supply, service and choice, supply and contribution and the rationality of using Dispensary Obligatory Drug. The research frame is used explorative and descriptive method for getting the qualitative description of the policy implementation of Dispensary Obligatory Drug by using nine samples of dispensary in Pekanbaru town. They consist of three level dispensary based on the number of obtained prescription every month from the generic report submitted to Food and Drug Control Office in Pekanbaru. The result shows, after the policy of Dispensary Obligatory Drug fixed for ten years, for the dispensary which has the number of prescription in low or mid level, the service of DOD is out ofthe standard, there is an illegal drug selling which is out of the DOD list. The dispensary gets more prescription but it doesn't do the DOD service So the public have some difficulties in getting the DOD needed. The obstacle factor of the POD implementation is the performance of human resources for dispensary organizer in Communication, lnformation and Education (CIE), low quality of legislation and regulation. no socialization and regulation control for the policy implementers who have no attention, the limited DOD supply ( 107 kinds of generic drug) The simple media or instrument of the dispensar!! causes the choice service and DOD service, distribution and rationality of using DOD is not suitable wth the fixed instruction The conclusion of this research is that Ihe policy mplementation of Dispensary Obligatory Drug has not been implemented well, and there is no good progTams related to the aim of the DOD Recommendation for getting the self -1nedicatlon service through the DOD policy needs the role of pharmacist, dispensary organizer especially in communication, information and education department oriented to custoiners

Kata Kunci : Manajemen Kebijakan Obat,Evaluasi Implementasi,Evaluation. Implementation, Obligatory Drug and Dispensary