MEKANISME ALTERNATIF PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PENATAAN OBYEK WISATA PANTAI PARANGTRITIS KABUPATEN BANTUL

sukisno, Dr. M. Baiquni, MA.

2013 | Tesis | S2 Kependudukan

Perda Kabupaten Bantul No. 03 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul merupakan salah satu perangkat hukum bagi pembangunan pariwisata di Kabupaten Bantul. Perda tersebut sebagai acuan untuk pengaturan yang bertujuan mewujudkan keterpaduan, keserasian dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan. Sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan perda tersebut dan sebagai upaya mewujudkan obyek wisata yang baik, maka Pemda Kabupaten Bantul melakukan program penataan kawasan obyek wisata Parangtritis. Program penataan kawasan obyek wisata Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul oleh Pemerintah Kabupaten Bantul telah memunculkan konflik horisontal dan vertikal yang sudah berlangsung relatif lama. Oleh karenanya dalam upaya penyelesaiannya perlu mengadopsi mekanisme alternatif penyelesaian konflik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya konflik dan faktor pemicu membesarnya konflik. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui mekanisme alternatif apa yang bisa ditempuh sebagai upaya penyelesaian konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara Pemkab Bantul dengan warga masyarakat terdampak. Membesarnya konflik dipicu adanya provokasi dan advokasi dari pihak luar. Di samping itu, adanya perbedaan persepsi mengenai sebab-sebab timbulnya konflik oleh pihak Pemkab Bantul membuat pendekatan penyelesaian yang dilakukan selama ini tidak efektif. Hasil penelitian merekomendasikan salah satu cara yang bisa ditempuh untuk tercapainya penyelesaian konflik yang bersifat win-win solution adalah melalui mekanisme mediasi. Pihak yang dipilih sebagai mediator diupayakan yang bisa diterima oleh warga masyarakat mengingat posisi mereka dalam konflik adalah ada di pihak yang lemah. Dengan demikian proses mediasi maupun hasil kesepakatan yang dicapai dapat diterima kedua belah pihak.

Regulation No. 03/2004 on Regional Tourism Development Master Plan of Bantul Regency is one of law for the development of tourism in the district of Bantul. The law as a reference for setting the aim of integration and harmony in the operation of tourism activities are environmentally sound. As one of the efforts in implementing these regulations and as an effort to create a good tourist attraction, the local government of Bantul perform Setup program of Parangtritis Beach. Setup program of Parangtritis Beach as mentioned has given rise to horizontal and vertical conflict that has lasted at relatively long time. Therefore a resolution in an attempt alternative dispute resolution mechanisms needs to be adopted. This study aims to determine the factors that cause conflict and conflict triggers enlargement. In addition, this study also aims to find out what alternative mechanisms that can be taken as an effort to resolve conflicts. The results showed that the factor causing conflict is the differences of interest between Bantul regency with affected communities. Enlargement of the conflict triggered by the provocation and advocacy from outsiders. In addition, the differences in perceptions about the causes of the conflict made settlement approach made by Bantul Regency was not effective. The results recommend a win-win solution that can be taken to achieve conflict settlement is through the mediation mechanism. Parties selected as an acceptable mediator sought by citizens as their position in the conflict is in the weak. Thus the process of mediation and reached agreement as the result of the mediation process will be acceptable to both parties.

Kata Kunci : Konflik, Penataan, Mediasi, Kawasan Pantai