KAJIAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

Faizah Khotimatul Husna, Dr. Sukamdi, M.Sc

2013 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia merupakan proses migrasi penduduk yang sudah berlangsung sejak lama di Indonesia. Dalam perjalanannya, proses penempatan TKI ini menimbulkan berbagi maslahah, baik yang terjadi di dalam negeri, maupun di negara tujuan. Untuk mengatasinya, pemerintah telah meresponya dengan berbagai regulasi. Akan tetapi sampai saat ini masih ada permasalahan yang terjadi dalam proses penempatan TKI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui isi regulasi yang ada dalam merespon permasalahan tentang Tenaga Kerja Indonesia, serta untuk mengetahui pembagian tugas dan kewenangan lembaga pelaksana penanganan TKI. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Untuk mengetahui isi regulasi dalam merespon permasalahan tentang TKI, peneliti menggunakan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, analisis isi serta menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa sebagian permasalahan penempatan TKI yang terjadi saat ini disebabkan oleh regulasi yang kurang. Yaitu belum adanya regulasi yang mengatur secara spesifik, padahal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi telah mengamanatkan hal tersebut. Misalnya dalam hal sosialisasi penenpatan TKI kepada masyarakat luas, dan dalan dalam hal bantuan hukum kepada TKI yang terkena masalah hukum. Selain kurang, dalam regulasi tentang TKI juga terdapat kerancuan kewenangan antar lembaga pemerintah. Seperti dalam pengajuan SIPPTKI dan pengawasan pelatihan kerja TKI. sedangkan sebagian permaslahan yang lain terjadi karena pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Misalnya dalam hal penerbitan KTKLN dan pengajuan klaim asuransi. Dalam pembahasan tentang pembagian tugas dan kewenangan lembaga pelaksana penaganan TKI, ditemukan masih adanya kerancuan dalam pembagian tugas dan wewenang antara lembaga satu dengan lembaga yang lain. Yaitu antara Kementerian tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan BNP2TKI dalam pengawasan PPTKIS dan penerbitan Surat Ijin Pengerahan. Disamping itu terdapat dua tugas dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pelaksanaan rekrutmen yang semestinya tidak dapat dijalankan sekaligus. Yaitu sebagai pelaksana rekrutmen dan pengawas. Kata kunci : Kebijakan, Peraturan, Penempatan, Perlindungan, TKI

Indonesian labor placement is a process of migration of population that has been already going for a long time in Indonesia. Along the way, the migrant worker placement process caused various problems, both in Indonesia as well as in the destination countries. To overcome that, the government has responded with a number of regulations. However, until today, some problems in the process of migrant worker still remain. The purpose of this study is to examine the contents of the existing regulations in response to the migrant worker’s problems, and to explore the arrangement of responsibilities and authorities of the agencies related to migrant workers management. To achieve the above objectives, this study uses qualitative methods. To understand the contents of the regulation in responding to the problems of migrant workers, the researcher employs a documentary study as the data collection technique. In analyzing the data, the researcher uses data analysis techniques such as the reduction of data, content analysis and drawing conclusions and verification. From the analysis, it can be concluded that most of the problems that occur during the placement of workers are caused by a lack of regulation. Most importantly, those problems are related with the absence of specific governing regulations, while it is actually already mandated by the higher regulation. For example, the lacks of regulation are apparent in the case of dissemination of the placement of migrant workers to the general public and in terms of providing legal aid to migrant workers who have legal problems. Not only lacking, the regulations concerning with migrant workers are also confusing, particularly in terms of setting the authorities among government agencies, such as in the case of submission of SIPPTKI and supervision of job training for migrant workers. The other problems occur due to the implementation of policies that are not in accordance with existing regulations, such as in the case of the issuance KTKLN and submission of insurance claims. In the discussion on the issue of sharing responsibilities and authorities among the executing agencies of migrant workers management, it is found that there are still some overlaps on the division of tasks and responsibilities among the institutions, namely between the Ministry of Manpower and Transmigration with BNP2TKI in the supervision of PPTKIS and the issuance of the Deployment Permit. In addition, there are two tasks and authorities of the district / city governments in the implementation of recruitment that should not be carried out by the same institution at once, namely, as the executors of recruitment and supervisors.

Kata Kunci : Policy, Regulation, Placement, Protection, Migrant workers